Tantangan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Ditangani Bersama

ANGGOTA Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan bahwa tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu ditangani secara bersama oleh para pemangku kepentingan. Menurutnya, terdapat 4 tantangan yang harus diatasi.

Pertama, masih terbatasnya pertumbuhan usaha syariah dibandingkan potensinya yang besar, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun dalam rangka ekspor ke berbagai negara. 

Baca juga: Muda Berprestasi, Berinovasi Kembangkan Kopi Indonesia

"Global Islamic Indicator menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia masih menduduki ranking 4 di bawah Malasia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Dari sektor makanan halal, Indonesia di ranking 2 walaupun untuk daging halal masih jauh terbelakang. Di sektor fesyen di ranking 3 padahal potensinya besar. Di sektor traveling bahkan kita belum masuk 10 besar. Ini tantangan yang harus kita respons segera kalau mau akselerasi ekonomi syariah kita," ungkapnya dalam acara Sharia Economic & Financial Outlook, Jumat (10/2).

Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh sektor halal di hulu yang masih rendah, proses sertifikasi halal belum optimal, hub pasar domestik dan ekspor yang juga belum optimal, serta pemanfaatan peluang baru di bidang ekonomi syariah seperti pariwisata ramah muslim, farmasi, media dan sebagainya yang perlu ditingkatkan.

Tantangan kedua dari sisi keuangan dan pembiayaan, belum signifikannya pangsa pembiayaan syariah menjadi tantangan yang menonjol di sektor keuangan syariah dan Indonesia hanya menduduki ranking 6 dunia dalam hal pembiayaan syariah.

"Hal ini disebabkan basis penabung terbatas, inovasi produk juga terbatas, sementara produk baru yang mestinya lebih banyak bervariasi belum banyak pilihan bagi investor dan basis investor keuangan syariah perlu diperkuat," ujar Juda.

Ketiga dari sisi literasi. Meskipun ada peningkatan yang cukup baik dalam angka literasi, tapi berdasarkan survei BI masih sekitar 23% dan terbilang rendah. Hal ini menunjukkan perlunya perluasan edukasi dan literasi.

Keempat ialah penggunaan teknologi dan digitalisasi ekonomi syariah yang perlu ditingkatkan untuk dapat mengakselerasi sertifikat halal, pembiayaan syariah dan ekspor produk halal.

Juda menegaskan bahwa keempat tantangan ini perlu disikapi dan dicarikan solusi bersama melalui refocusing bebnagai kebijakan dan pengembangan ekonomi syariah untuk dapat memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Indonesia, selaras dengan visi menjadikan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menjadi terbesar dunia di 2024.

Dari sisi aspek ekosistem halal, pengembangan halal value chain perlu dikembangkan melalui penguatan kapasitas pelaku dan model bisnis syariah, penguatan aspek kelembagaan maupun infrastruktur pendukung utamanya untuk akselerasi proses sertifikasi halal. 

"Kami di BI akan fokus pada produk unggulan ekonomi syariah khususnya makanan halal, fesyen muslim, dan di beberapa tempat pariwisata ramah muslim. Penguatan akan ditempuh melalui akselerasi sertifikasi halal dan pengembangan model bisnis komoditas pangan berbasis komunitas untuk peningkatan produksi pangan, termasuk untuk komoditas penyumbang inflasi dan substitusi impor," tuturnya.

Menurut Juda, Indonesia harus mendorong pengembangan global halal hub yang merupakan ekosistem sinergi produk halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mempercepat pengembangan produk halal unggulan lokal berorientasi global. 

Oleh karena itu, pelaku UMKM juga harus dilibatkan agar terintegrasi dalam ekosistem halal yang akan mempermudah proses hilirisasi dan meningkatkan kualitas daya saing produk halal. Hal ini penting dalam rangka membawa Indonesia sebagai pemain utama global halal hub.

Sementara itu, dari aspek keuangan syariah, kebijakan di sektor keuangan syariah akan fokus di sektor inovasi kebijakan dan instrumen pasar keuangan sebagai alternatif skema pembiayaan serta pendanaan syariah serta untuk intergrasikan keuangan komersial dan sosial syariah. 

"Inisiatif perlu dilakukan bersama antara lain pengembangan blended finance seperti integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, termasuk juga tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memberikan penguatan pada perbankan syariah kita untuk mengelola investment account. Jadi inovasi produknya bisa bervariatif. UU PPSK bisa jadi momentum BI dan OJK untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah lebih dinamis," ucap Juda.

Penguatan halal lifestyle juga dikatakan perlu dilakukan. Pada 2023 peran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) sebagai integrator strategis kegiatan business coaching, business matching dan investmen akan terus diperkuat sehingga dapat mendorong ekonomi dan keuangan syariah tampil signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya dari sisi digitalisasi, ada dua aspek yang perlu ditingkatkan. Pertama penggunaan digitalisasi dalam halal traceability mengunggunakan teknologi block chain dari hulu ke hilir yang dapat traceing kehalalan sebuah produk. Kedua, penggunaan teknologi digital dalam pembiayaan dan keuangan syariah termasuk keuangan sosial, wakaf dan lainnya.

Juda menekankan, kunci keberhasilan ekonomi syariah ke depan adalah sinergi dan kolaborasi. Sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia multi dimensi sehingga diharapkan semua stake holders dapat berkolaborasi dan bersinergi. (OL-6)