Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARA pemimpin daerah memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia 2022 guna mengembangkan pariwisata, membuka kesempatan kerja sama dalam bidang perdagangan, hingga menggalang kerja sama soal isu-isu perkotaan. Terdapat lima isu yang bisa diusung oleh para pemimpin daerah terkait penyelenggaraan KTT G20.
Itu disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam Jumpa Pers G20 updates secara virtual melalui aplikasi Zoom, Selasa (18/10), di Jakarta, bertajuk Merayakan Kepemimpinan Indonesia di G20. Pertama terkait masalah pariwisata. Daerah-daerah harus berbenah jelang KTT G20 untuk lebih mengenalkan destinasi-destinasi unggulannya. "Untuk mengenalkan destinasi pariwisata, 500 kota/kabupaten harus berbenah, bersiap-siap mendapatkan efek-efek limpahan dari pertemuan ini," kata Bima yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Kedua, ajang penyelenggaraan KTT di Bali juga membuka kesempatan kerja sama perdagangan antardaerah ketika mereka bertemu dalam pertemuan-pertemuan terkait G20. Selanjutnya, G20 memberikan banyak manfaat terkait isu perkotaan, membuka kerja sama yang lebih intens tentang isu perkotaan, isu transportasi, isu lingkungan hidup, isu climate change, isu SDGs.
Keempat, membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang sangat strategis di bidang perdamaian dunia. "Ini mendorong peran kita dalam perdamaian dunia, tidak hanya di tingkat pemerintah, tetapi juga sebagai warga negara," ungkapnya.
Kelima, isu kepemimpinan muda. G20 bisa dimanfaatkan oleh kelompok muda melalui berbagai macam kegiatan. Terlebih Indonesia saat ini menghadapi bonus demografi bersama kota-kota lain di dunia. "Kepemimpinan formal bermunculan seperti wali kota muda, bupati muda, maupun anak-anak muda, pemimpin komunitas yang memimpin secara informal," lanjut Bima.
Dalam forum Apeksi, kata Bima, spirit kepemimpinan Indonesia dalam G20 terus digaungkan di berbagai kegiatan asosiasi, termasuk menggelar acara untuk kepemimpinan muda di Bandung, Bogor, Padang, dan selanjutnya menyusul Solo pada 28 Oktober nanti. Dalam isu perkotaan, Apeksi banyak mengelaborasi isu konsolidasi perkotaan termasuk implementasi pembangunan berkelanjutan atau SDGs. "Pemerintah kota melalui Apeksi menyelenggarakan pemeringkatan atau indeks dari SGDs," jelas Bima.
Melalui pemeringkatan ini, capaian SDGS dari masing-masing kota bisa diketahui. Sedangkan untuk menjawab isu pariwisata dan perdagangan, Apeksi melakukan promosi mengenai potensi kedua bidang di berbagai forum regional dan global dengan membawa bendera kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada 2022.
Menurut Bima, masing-masing isu telah memiliki forum sehingga mempermudah koordinasi, promosi, dan komunikasi. Misalnya di Solo ada smart city forum dan Singkawang Kalimantan Barat terdapat forum untuk membahas infrastruktur ibu kota baru.
Selanjut Bima berharap Apeksi bisa menjadi penghubung di tingkat nasional dalam G20 untuk kemudian mampu menurunkan kelima isu di atas kepada para kepala daerah atau pemerintah kota. "Isu apa saja yang saat ini menjadi fokus bisa kemudian teman-teman wali kota mengartikulasi di daerah masing-masing dengan spirit yang sama. Kata kuncinya adalah harus ada orang-orang yang menjembatani, memberikan update isu-isu di tingkat G20 untuk diturunkan ke informasinya ke perkotaan." Ia mengajak semua bupati dan wali kota untuk menjemput bola mengambil peran di G20 sehingga daerah bisa memaksimalkan manfaat atas kepemimpinan Indonesia dalam G20 tahun ini. (RO/OL-14)
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mencoba memulai bermalam dan bekerja dari Istana di Ibu Kota Negara, Nusantara. Hal ini dilakukan sembari memantau persiapan untuk upacara 17 Agustus nanti.
Pemerintah Indonesia dan Belanda tengah membahas kemungkinan kerja sama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja.
Indonesia mengusulkan tiga praktik baik mengenai program penghapusan kemiskinan ekstrem dalam wadah kebijakan pada The Global Alliance Against Hunger and Poverty (GAAHP).
Pendekatan holistik penting dilakukan, mengingat saat ini dukungan warga dunia terhadap kemerdekaan Palestina terus bertambah, termasuk masyarakat sipil dan kampus.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved