Upaya Sektor Perkebunan Respons Krisis Pangan Global

USAI pandemi covid-19, konflik Rusia-Ukraina, dan climate change, kini dunia menghadapi tantangan krisis pangan global. Pemerintah tentu tak tinggal diam dan menyiapkan berbagai strategi dan bersinergi dengan DPR untuk menangani krisis pangan global.

"Salah satu upaya Kementerian Pertanian, khususnya kesiapan subsektor perkebunan, dalam menghadapi dampak krisis pangan, yaitu pengembangan seluas 255.150 ha untuk komoditas sagu, tebu, stevia, kelapa, dan aren," ujar Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pada Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Mulia, baru-baru ini.

Andi Nur menambahkan upaya Kementan dalam menghadapi krisis pangan antara lain swasembada gula konsumsi 2024 melalui Bongkar Ratoon dengan pemberian bantuan berupa komponen bibit, pupuk, dan obat-obatan serta Rawat Ratoon dengan pemberian bantuan berupa komponen pupuk dan obat-obatan. Selain itu, swasembada gula konsumsi dapat dipenuhi melalui beberapa strategi seperti impor (gula mentah/raw sugar), diversifikasi gula nontebu (stevia, aren, kelapa, dan lainnya), serta pemanis buatan (kimia). Ditjen Perkebunan mendorong diversifikasi gula nontebu sebagai alternatifnya.

"Program Kementerian Pertanian khususnya Ditjen Perkebunan (Ditjenbun) dapat menjawab tantangan krisis pangan global, salah satunya Sagu untuk Indonesia (Sagunesia). Pengembangan sagu diarahkan untuk kemandirian pangan lokal (tepung), pengembangan tepung sagu sebagai substitusi impor, pengembangan gula cair untuk kemandirian lokal, dan pengembangan sagu untuk energi terbarukan (bioetanol). Sebaran potensi areal sagu nasional seluas 5,5 juta ha di beberapa wilayah," katanya.

Untuk lokasi pengembangan komoditas sagu dilaksanakan di Provinsi Riau (Kabupaten Kepulauan Meranti), Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara), dan Papua Barat (Kabupaten Sorong Selatan). Sedangkan untuk komoditas stevia pada Sumatra Utara (Kabupaten Humbang Hasundutan) dan Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa Utara). Komoditas aren berada di Banten (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang).

Ada tiga strategi menuju kondisi ideal antara lain peningkatan produktivitas untuk jangka pendek melalui intensifikasi yaitu bantuan pupuk dan saprodi lain sedangkan jangka panjang (TR dan TTM) yaitu penyediaan varietas unggul untuk peremajaan dan perluasan dengan melalui nursery dan penyediaan benih kerja sama dengan BPTP. Kedua, peningkatan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi dengan penyediaan varietas unggul dan saprodi lain. Ketiga, peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui pengembangan ekosistem perkebunan dan informasi pasar serta market intelligence, penerapan GAP dan GMP, serta penyediaan alat pascapanen dan pengolahan.

Andi Nur menambahkan upaya pemerintah dalam pengembangan perkebunan nasional antara lain dengan logistik benih dan pengembangan kawasan melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi untuk meningkatkan produksi komoditas (program jangka panjang) kelapa, jambu mete, kakao, karet, lada, cengkeh, teh, vanili, dan kayu manis. Selain itu, pengembangan kawasan melalui intensifikasi (program jangka pendek) untuk meningkatkan produksi kopi, kakao, karet, lada, pala, dan cengkih. Sedangkan peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui penyediaan alat pascapanen dan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kopi, karet, kelapa, kakao, pinang, kayu manis, dan nilam. Untuk skema pembiayaan tidak hanya mengandalkan APBN/APBD, tetapi juga melalui pemanfaatan KUR dan CSR serta investasi.

Komisi IV DPR merespons baik upaya-upaya Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan untuk menghadapi krisis pangan, mendorong dan akan bersama-sama mengawal Ditjenbun untuk melaksanakan program-program unggulannya. Komisi IV menyampaikan agar Ditjenbun juga melakukan kajian/studi dan evaluasi kegiatan yang tepat sasaran sehingga dapat mengungkit peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan. (RO/OL-14)