Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pertanian saat ini akan menjalankan strategi baru untuk menghadapi krisis pangan global. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, strategi baru memang perlu disusun karena pembangunan pertanian saat ini sedang dihadapkan pada berbagai masalah.
Setidaknya, terdapat tiga strategi utama yang akan dijalankan oleh Kementan. Pertama, Peningkatan kapasitas produksi untuk komoditas yang mengendalikan inflasi, seperti cabai dan bawang. Lalu peningkatan kapasitas produksi juga akan dilakukan untuk menekan impor.
“Untuk menekan impor maka kita akan tingkatkan kapasitas produksi kedelai, gula tebu, dan daging sapi,” ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (31/8).
Strategi kedua, Kementan akan mengembangkan komoditas-komoditas yang dijadikan sebagai subtitusi impor. Untuk pengganti gandum, Kementan akan mendorong budidaya ubikayu, sorgum, dan sagu. Sementara untuk gula tebu, akan difokuskan untuk mengembangkan gula non tebu, seperti stevia, aren, dan lontar.
“Untuk pengganti daging sapi, kita akan kembangkan daging kambing, domba, itik, dan ayam lokal,” kata Syahrul.
Sementara strategi ketiga yang akan dilakukan adalah peningkatan ekspor. Komoditas-komoditas yang akan diprioritaskan adalah sarang burung walet, porang, ayam, dan telur.
Baca juga: Luhut Waspadai Tingginya Inflasi dari Pangan dan BBM
Syahrul mengakui, tantangan yang dihadapi saat ini memang luar biasa sehingga diperlukan kerja sama semua pihak.
“Tantangan pertanian ke depan tidak ringan. Tahun 2023 itu menurut IMF (International Monetary Fund) dan Bapak Presiden (Joko Widodo) bahwa yang akan dihadapi adalah bukan sesuatu yang biasa-biasa saja,” tegasnya.
Indonesia, menurut Syahrul baru saja mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) atas ketangguhan sistem pangan dan pertanian dalam menghadapi tantangan yang tidak biasa. Indonesia juga mendapat pengakuan atas keberhasilannya mencapai swasembada beras selama tiga tahun terakhir.
“Penghargaan itu merupakan pengakuan terhadap capaian kinerja selama ini dan sekaligus menjadi penyemangat kita dalam hadapi krisis pangan global,” pungkas Syahrul. (A-2)
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
MASYARAKAT Bali mengalami kekhawatiran yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, terutama akan ketahanan pangan dan ketersediaan air.
Di tengah krisis iklim dan krisis pangan, peran petani milenial dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Perubahan iklim menjadi tantangan kita semua karena akan berdampak terhadap krisis pangan, krisis energi, dan krisis kehidupan bagi anak cucu kita.
Saat ini, sekitar 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.
Di tengah ketegangan global terkait krisis pangan, Indonesia memperkuat langkahnya dalam meningkatkan produksi pangan dan mencari sumber daya alternatif yang berkelanjutan.
pemerintah harus membuat kebijakan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di level daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved