Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menilai pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menekan tingkat inflasi, utamanya dari komponen harga bergejolak (volatile food). Hal itu dapat dilakukan melalui penggunaan dana tidak terduga di APBD, yang saat ini mencapai Rp14 triliun.
"Dalam APBD, ada dana tak terduga sekitar Rp14 triliun. Sekarang ini baru digunakan sekitar Rp1,8 triliun. Ini sudah Agustus, sehingga itu harusnya bisa digunakan daerah secara aktif," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kamis (25/8).
Adapun dana tak terduga itu diketahui setelah Presiden Joko Widodo memanggil seluruh pimpinan kepala daerah. Mulai dari bupati, wali kota dan gubernur, selaku ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah administrasi masing-masing.
Baca juga: Wapres Yakin Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok Bersifat Sementara
Sejumlah pihak dari kementerian yang masuk dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) juga dipanggil, agar muncul sinergi untuk mengatasi inflasi yang belakangan meningkat. "Kemarin, baru saja kita rapat di Istana Kepresidenan. Bapak Presiden mengundang seluruh bupati, wali kota dan gubernur, supaya kita bekerja sama," imbuhnya.
Pemanfaatan dana tak terduga dari APBD harus dilakukan secara aktif untuk menekan peningkatan inflasi. Menurut Ani, dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi harga bahan pangan, hingga mengendalikan biaya distribusi dan transportasi.
Lebih lanjut, dia menkenkan bahwa pemanfaatan dana tak terduga APBD diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Surat tersebut diterbitkan pada 19 Agustus 2022.
Baca juga: Presiden: Gunakan Dana Tidak Terduga untuk Tangani Inflasi
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut komponen inflasi yang menjadi sorotan Indonesia adalah volatile food. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi volatile food mencapai 11,47% (yoy) dan memberi andil 1,92% (yoy) pada inflasi umum.
Kenaikan inflasi itu disebabkan oleh lonjakan harga pangan, yang sejalan dengan krisis pangan di tingkat global. Indonesia dikatakannya berupaya untuk mengendalikan dan menurunkan tingkat inflasi volatile food ke level 6% pada tahun ini.
"Kalau inflasi pangan tidak bisa diatasi, ini akan berpengaruh pada inflasi inti. Kita berusaha agar tidak terjadi," pungkas Destry.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan bahwa upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, BI menilai dampak kenaikan harga komoditas global terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi domestik masih terkendali.
Sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026.
INFLASI yang terjaga dalam rentang toleransi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kebijakan mempertahankan subsidi merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Lonjakan harga minyak global hingga US$100 per barel tekan APBN Indonesia. Pakar soroti dilema subsidi, inflasi, dan potensi perlambatan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved