Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa jumlah motor listrik di Tanah Air baru 21 ribu unit per Agustus 2022. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah yang mencapai 100 ribu unit pada tahun ini.
"Ini perlu ditingkatkan, karena pada 2025 sesuai RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), sepeda motor listrik hingga 2,1 juta unit," pungkas Djoko, Kamis (25/8).
Menurutnya, untuk mendongkrak target jumlah motor listrik tersebut, DEN akan mendorong kepala daerah menerbitkan regulasi yang mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik.
Baca juga: Gaikindo Ajak Masyarakat Mencoba Kendaraan Listrik di GIIAS
Seperti, membebaskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat.
"Nanti saya buat surat ke semua gubernur, agar mencontoh Pemprov DKI yang pajak motornya itu 0%," imbuhnya.
Baca juga: Wapres: Opsi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Belum Final
Dengan insentif pajak tersebut, lanjut dia, diyakini dapat mendongkrak penjualan motor maupun mobil listrik di setiap daerah. Apabila pemakaian kendaraan listrik melonjak, impor BBM pun akan berkurang dari tahun ke tahun. Pada 2025, impor BBM diperkirakan berkisar 37.000 barel per hari (bph).
Lalu, pada 2030, impor BBM bisa ditekan hingga 67.000 bph dan terus berkurang sampai 299 ribu bph pada 2040. "Sekitar 40% BBM itu masih impor. Penggunaan kendaraan listrik menjadi solusi atas pengurangan impor BBM, yang selama ini membebani Pertamina," tutur Djoko.(OL-11)
Proposal ditargetkan selesai sebelum bulan Agustus 2024 dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah untuk mendapatkan payung hukum dalam bentuk Program Strategis Nasional.
RENCANA pemerintah merevisi target energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% pada 2025 dinilai tidak tepat.
Terkait pengelolaan data, Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan sebagai Daerah Terbaik dalam Pengelolaan Data Energi menjadi semangat untuk terus berbenah.
CPE merupakan ketersediaan sumber energi yang disimpan secara nasional dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam mengatasi kondisi krisis dan darurat energi.
PEMERINTAH pemerintah Indonesia diperkirakan akan sulit mencapai target bauran energi sebesar 23 % pada tahun 2025, meski memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar.
Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu, mendukung Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
146 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ikut dalam perdagangan karbon di tahun ini. Jumlah itu meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang berjumlah 99 unit pembangkit batu bara.
Pertamina NRE menargetkan kapasitas terpasang pengembangan pembangkit listrik berbasis energi bersih mencapai 6 GW pada 2029.
Menurut Prof Emil Salim, memanfaatan energi bersih berbasis sumber daya alam setempat sangat penting.
PLN mengoperasikan PLTS Tanamalala dengan kapasitas 176 kWp yang terletak di Pulau Bembe, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepualuan Selayar, Sulawesi Selatan.
Strategi penyebaran unit motor listrik menyeluruh dilakukan dengan memperkuat jalur distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
Peran penting dalam pembangunan infrastruktur riset energi bersih dan berkelanjutan ini membuktikan Pertamina leading di bidang energi bersih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved