Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPR RI Intan Fauzi mengapresiasi kebijakan dan langkah strategis Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam mengatasi jatuhnya harga tandan buah segar (TBS).
"Langkah yang ditempuh Mendag Zulhas diharapkan dalam jangka panjang akan menjaga inflasi," kata Intan dalam keterangan tertulis.
Menurut dia, Zulhas menetapkan kebijakan setelah mengatasi kelangkaan minyak goreng, dimana pencabutan harga eceran tertinggi (HET) komoditas tersebut memberikan kontribusi inflasi hingga 0,66 persen sebagaimana catatan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saat ini pasokan minyak goreng sawit sesuai HET Rp14 ribu per liter untuk migor (minyak goreng) curah tersedia dan harga relatif stabil, sehingga tidak berdampak kepada inflasi dan tidak ada kegaduhan rakyat mengantri," jelasnya.
Intan meyakini kebijakan membebaskan pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya itu akan secara signifikan menaikkan harga TBS di atas Rp2.000 per kilogram.
Sebelumnya, lanjutnya, ada pungutan ekspor ketika produsen hendak mengirim minyak ke luar negeri untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar 200 dolar AS. Sejak dihapus Zulhas, diharapkan tidak ada lagi pungutan yang dikenakan bagi produsen.
"Selain membebaskan pungutan, Kemendag juga memperpendek masa dasar perhitungan atau penentuan harga patokan ekspor (HPE) dari bulanan menjadi per dua minggu. Kebijakan ini kami yakini akan mempercepat peningkatan ekspor," kata Anggota Komisi VI DPR itu.
Baca juga : Dekopin Berikan Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Utama pada Marsudi Syuhud
Dengan meningkatnya ekspor kelapa sawit mentah, selain menjaga inflasi di dalam negeri juga mendatangkan devisa dan penerimaan negara. Peningkatan ekspor itu juga sekaligus menjadi solusi atas tangki timbun yang selama ini menjadi masalah.
"Kebijakan yang diambil Mendag ini secara langsung juga membuat tata kelola sawit menjadi seimbang dari hulu ke hilir," katanya.
Sebelumnya, Zulkifli Hasan melaksanakan inspeksi mendadak ke Pasar Cibinong, Bogor, untuk menaikkan harga TBS kelapa sawit menjadi Rp2.000 ribu per kilogram.
"Tugas saya sekarang, itu dan menteri-menteri lain diperintah Pak Presiden agar bekerja keras melakukan segala upaya agar TBS harus bisa di atas Rp2.000 per Kg," katanya.
Dia juga menginstruksikan penghapusan pungutan ekspor sawit dilaksanakan hingga akhir Agustus 2022. Selain itu, Kemendag menambah jatah ekspor sawit dari 1 banding 5 menjadi hampir 1 banding 9, sehingga bisa memenuhi ekspor sebesar 8.400 ton.
Zulhas juga berencana mencabut aturan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) demi menaikkan harga TBS kelapa sawit.
"Saya pertimbangkan DMO, DPO tidak perlu lagi. Kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ujarnya. (Ant/OL-7)
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
WILMAR telah menerapkan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Gambut, dan Eksploitasi (No Deforestation, Peat and Exploitation/ NDPE)
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pihak kepolisian menindak tegas aksi pencurian tandan buah segar di kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia terutama di Kalteng.
Apabila lambat diselesaikan, situasi investasi menjadi tidak kondusif dan perekonomian provinsi setempat terancam melemah.
Penjarahan tanda buah segar (TBS) kelapa sawit massal terjadi pada Kamis, 7 Desember 2023, di Kecamatan Menyata Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Dengan semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit saat ini, perlunya dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam pasal-pasal pada Permentan Nomor 01 Tahun 2018.
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolah
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved