Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan jika Indonesia tidak bergegas melakukan kebijakan menuju ekonomi hijau, dampaknya pada ekonomi dan sistem keuangan akan terasa sangat signifikan.
"Pertama, kita dapat kehilangan kesempatan ekspor karena ada hambatan ekspor terhadap produk yang tidak memenuhi standar hijau. Ekspor kita juga tidak kompetitif karena semakin mahal disebabkan pajak karbon dari negara pengimpor," kata Juda dalam Side Event Presidensi G20 Indonesia Scaling Up Green Finance in Indonesia, Jumat (15/7).
Dampak kedua ialah investasi industri rendah karbon seperti mobil listrik akan beralih ke negara lain yang telah memiliki kebijakan yang jelas tentang industri karbon. Maka dari itu, kebijakan mengenai industri hijau seperti mobil listrik, bangunan hijau dan lainnya memang sangat diperlukan.
"Ketiga, akses kepada keuangan global jadi terbatas. Karena referensi investor keuangan kepada sektor keuangan hijau semakin besar, sehingga mereka lebih memprioritaskan kepada sektor yang hijau," ungkapnya.
Baca juga: Kementan dan ICMI Bogor Gelar Pelatihan Pertanian Geo Ekonomi Hijau
Oleh karena itu, lanjutnya, BI turut memberikan perhatian besar di sektor ekonomi hijau karena dampaknya sangat besar pada stabilitas moneter.
Jika ekspor turun, Juda menegaskan hal ini akan berdampak pada transaksi berjalan dan akses keuangan global. Sehingga dampak dari belum tersedianya kebijakan ekonomi hijau pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.
"Di Indonesia, kita tidak kekurangan potensi green economy. Dari sisi energi misalnya data Kementerian ESDM mencatat potensi EBT lebih dari 3.000 giga watt. Tapi pemanfaatannya masih 0,3% yang salah satunya PLTB Sidrap," tegasnya.
"Presiden Jokowi menyebut potensi investasi setidaknya mencapai US$25-30 miliar untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Potensi ini sangat besar dan perlu dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi kita dan membuka peluang bisnis serta lapangan kerja baru," pungkas Juda.(OL-5)
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
BKSAP DPR akan memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat
Penyelenggaraan Sustainable District Outlook berdampingan dengan Rapat Umum Anggota LTKL yang diadakan setiap tahunnya, yang ditandai dengan peluncuran laporan tahunan LTKL.
Penerapan ekonomi hijau dapat menciptakan lebih dari 4,4 juta lapangan kerja per tahun dan investasi baru
Menurut Airlangga Hartarto, Indonesia memiliki dua peluang besar dalam pengembangan ekonomi hijau.
UI NZI akan menjadi pusat dari dua kluster riset UI, yakni Center for Excellence in Energy Transition dan Center for Excellence in Conservation and Green Economy.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved