Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Anggaran (Banggar) DPR menyepakati postur makro fiskal 2023 dengan beberapa indikator berbeda dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023. Panja DPR menyepakati pendapatan negara tahun depan menjadi 11,19% sampai 12,24% terhadap PDB (produk domestik bruto) yang berbeda dari usulan awal dalam KEM PPKF sebesar 11,19% sampai 11,7%.
Pendapatan negara itu meliputi penerimaan perpajakan yang disepakati 9,3%-10% terhadap PDB dari semula 9,3%-9,59%. Kemudian pendapatan negara juga meliputi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disepakati sebesar 1,88%-2,22% dari semula dalam KEM PPKF sebesar 1,88%-2,08%.
"Asumsi makro yang diputuskan ini berpotensi berbeda dengan yang akan ada dalam UU APBN dan Nota Keuangan 2023 mengingat dinamika global masih membayangi perekonomian," ungkap Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah dan Bank Indonesia, Senin (27/6). Untuk hibah masih sama antara usulan dalam KEM PPKF maupun kesepakatan Panja DPR yaitu 0,01%-0,02%.
Baca juga: 1 Juli, Beli Pertalite dan Solar Harus Pakai Aplikasi
Belanja negara disepakati 13,8%-15,1% atau meningkat dari usulan awal 13,8%-14,6%. Ini terdiri dari belanja pusat menjadi 9,85%-10,9% dari 9,85%-10,54% dan Transfer ke Daerah 3,95%-4,2% dari 3,95%-4,06%.
Selanjutnya untuk keseimbangan primer disepakati 0,46%-0,65% dari usulan semula sebesar 0,46%-0,61%. Target batas atas defisit pun disepakati turun oleh Panja DPR sebesar 2,61%-2,85% dari 2,61%-2,9% dalam KEM PPKF.
Untuk pembiayaan disepakati 2,61%-2,85% dari 2,61%-2,9% meliputi SBN neto 2,93%-3,95% dari 2,93%-4,1%, rasio utang 40,58%-42,35% dari 40,58%-42,42$ PDB, dan investasi neto masih sama 0,32%-1%. (OL-14)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel.
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan 2,29% - 2,82% terhadap PDB.
PRAKIRAAN pemerintah soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melebar di tahun ini jangan sampai dijadikan alasan bagi pengambil kebijakan untuk menaikkan harga.
Panja memberikan ruang yang lebar bagi Pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulanÂ
Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia menunjukkan tanda-tanda akan mengalami kenaikan produksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved