Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menteri agar fokus meningkatkan produksi pangan sebesar-besarnya dalam waktu singkat.
Upaya tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global, yang saat ini bahkan sudah melanda beberapa negara.
Menurut Kepala Negara, masih banyak lahan di sejumlah daerah yang tidak digunakan secara maksimal. Seperti, di perkebunan sawit. Perusahaan swasta atau petani swadaya seharusnya tidak hanya bergantung pada satu komoditas.
"Di antara sawit kan sebetulnya bisa ditanami. Kalau sawitnya masih pendek, bisa ditanami jagung. Kalau sudah tinggi, bisa ditanami porang," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Merdeka, Senin (20/6).
Baca juga: Presiden Murka Terhadap Bulog, Ungkap Stok Beras Busuk dan Rusak
Langkah intensifikasi produk pangan, lanjut dia, menjadi strategi yang sangat memungkinkan untuk diterapkan. Serta, memberi hasil optimal dalam jangka pendek.
Pasalnya, untuk menjalani proses tanam hingga panen jagung, petani hanya memerlukan waktu tiga bulan. Adapun peningkatan produksi serupa juga bisa dilakukan untuk berbagai komoditas.
Jokowi menekankan bahwa banyak lahan terlantar yang bisa ditanami beras, kedelai, sorgum dan tanaman pangan pokok lainnya.
Baca juga: Guru Besar IPB: Krisis Pangan Global Bisa Jadi Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia
"Bayangkan kalau kita bisa memproduksi pangan sebesar-besarnya dalam jangka pendek. Kita tidak hanya berdikari di bidang pangan, tapi kita memiliki potensi untuk eskpor," pungkasnya.
"Kalau di dalam negeri sudah penuh stoknya, gampang sekali sekarang ini memasarkan ke luar negeri. Gampang sekali," imbuh Presiden.
Pihaknya mengaku banyak negara yang mengajukan permintaan untuk membeli beras dari Indonesia. Bahkan, ada negara yang meminta 100 ribu ton. Lalu, ada yang mengajukan penawaran untuk pengadaan hingga 2,5 juta ton.(OL-11)
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Larangan penjualan rokok eceran atau pun pelarangan penjualan dalam jarak 200 meter dari institusi pendidikan akan hantam rantai pendapatan di sektor tembakau.
WAKIL Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB).
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
IMOTO berencana untuk memproduksi 1.000 unit Vision.ev setiap bulan mulai dari kuartal pertama tahun 2025.
Pembangunan fasilitas baru ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2024, sehingga dapat segera beroperasi.
Kini, PHR siap memasuki tahap eksekusi proyek CEOR Minas untuk meningkatkan produksi minyak dari Blok Rokan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved