Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANK Dunia sedang berusaha mengumpulkan dana darurat US$170 miliar untuk membantu negara-negara termiskin yang dilanda berbagai krisis. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan itu pada Senin (18/4).
"Amplop respons krisis akan melanjutkan pekerjaan yang dimulai selama pandemi covid-19 dan membantu negara-negara mengatasi lonjakan inflasi yang diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina serta tekanan finansial yang parah disebabkan oleh tingkat utang tinggi," kata dia. "Ini respons krisis besar-besaran yang berkelanjutan," kata Malpass kepada wartawan.
Utang yang tinggi dan inflasi merupakan dua masalah besar yang dihadapi pertumbuhan global. "Saya sangat prihatin dengan negara-negara berkembang. Mereka menghadapi kenaikan harga mendadak untuk energi, pupuk, dan makanan."
Pemberi pinjaman pembangunan yang berbasis di Washington itu pekan lalu menurunkan perkiraannya untuk pertumbuhan global tahun ini. IMF diperkirakan melakukan hal yang sama ketika merilis perkiraan terbarunya pada Selasa.
Berbicara menjelang pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia minggu ini, Malpass mengatakan dana bantuan akan berjalan 15 bulan hingga Juni 2023 dan dibangun di atas dana respons covid-19 sebesar US$157 miliar yang berakhir pada Juni 2021. "Kami berharap untuk memberikan sekitar US$50 miliar dari jumlah ini dalam tiga bulan ke depan," katanya. Ia berencana membahas dana dengan dewan bank dalam beberapa minggu mendatang.
Malpass mengulangi keprihatinannya terhadap negara-negara miskin yang menghadapi tingkat utang tinggi. Ia mencatat bahwa 60% negara-negara berpenghasilan rendah sudah menghadapi kesulitan utang atau berisiko tinggi.
Dia telah merekomendasikan perbaikan dalam Kerangka Umum G20 yang diadopsi tahun lalu. Ini dimaksudkan untuk menawarkan jalan merestrukturisasi beban utang yang besar, tetapi belum membuahkan hasil.
Baca juga: IMF: Utang Tinggi Dapat Perlambat Pemulihan Negara
Hambatan utama yaitu kurangnya informasi tentang ukuran utang ke Tiongkok serta beberapa pemberi pinjaman lain yakni perusahaan swasta dan pemerintah. Para menteri keuangan G20 akan bertemu pada Rabu di sela-sela pertemuan musim semi. (AFP/OL-14)
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PADA akhir April lalu, dana moneter internasional (IMF) merilis data perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini dan 2025 masing-masing sebesar 3,2%.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia patut bersyukur telah mampu menghadapi berbagai krisis yang ada di dunia saat banyak negara lain menjadi 'pasien' dari dana moneter internasional (IMF).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
IMF meningkatkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2024, namun tetap memperingatkan tentang risiko inflasi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Perubahan iklim mengurangi perekonomian dunia hingga miliaran dolar AS. Negara-negara berkembang paling terkena dampaknya.
Seluruh pemimpin yang menghadiri KTT tersebut menyalahkan sistem pinjaman utang luar negeri yang dibangun negara-negara Barat
PEMERINTAH Tiongkok seharusnya bijaksana dalam merespons kesulitan negara-negara miskin atau berkembang yang berhutang kepada mereka.
“Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Sehingga negara berkembang lebih tangguh,"
PERDANA Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengatakan negara-negara berkembang tidak memiliki banyak kemampuan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang menghancurkan.
PEMERINTAH Indonesia diminta mewaspadai jebakan hutang Tiongkok, saat ini ekonomi Beijing terjebak sendiri akibat gencar memberi hutang kepada negara dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved