Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) siap mengembangkan sistem pelaporan lembaga jasa keuangan yang mengarah pada aspek berkelanjutan.
Adapun pelaporan itu akan mencakup pembiayaan dan instrumen hijau. Serta, kerangka manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi risiko keuangan akibat perubahan iklim. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam seminar virtual Green Economy Outlook 2022.
"Akselerasi penanganan agenda global mengenai perubahan iklim, juga menjadi concern berbagai otoritas internasional yang sudah mengatur hingga ke level asesmen manajemen risiko," ujar Wimboh, Selasa (22/2).
Baca juga: Menkeu: Instrumen APBN Bentuk Komitmen Atasi Perubahan Iklim
"Itu memperhitungkan risiko perubahan iklim dan implementasi pelaporan terkait ESG (enviromental, social, and coorporate governance)," imbuhnya.
OJK dikatakannya juga mendukung pengembangan bursa karbon nasional, yang diharapkan menjadi salah satu pusat perdagangan karbon di dunia yang kredibel, berintegritas dan likuid. Itu melalui penyiapan institutional framework, seperti kerangka pengaturan.
Baca juga: PPATK Hentikan Transaksi Investasi Ilegal Senilai Rp28,4 Miliar
Kesiapan teknologi, lanjut Wimboh, merupakan kebutuhan infrastruktur yang esensial untuk menjalankan bursa karbon yang efisien dan mendorong penguatan sektor keuangan.
"Sejalan dengan perspektif ESG, pengembangan keuangan berkelanjutan tidak hanya berkaitan aspek lingkungan. Namun, juga terkait pertumbuhan ekonomi yang merata," jelasnya.
Hal tersebut dinilai sejalan dengan program kerja antara OJK, pemerintah, Bank Indonesia dan LPS, sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan sesuai Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Pembentukan Satgas ini menjadi langkah strategis tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.
Penguatan ekonomi hijau di kawasan ASEAN membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga internasional.
Pekerja memanen rumput laut jenis Glacilaria sp. di areal tambak Desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat.
Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menggelar webinar nasional bertajuk penguatan kolaborasi multipihak dalam ekonomi hijau untuk mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,
CPI bersama Bank Indonesia meluncurkan buku pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan sebagai panduan mendorong ekonomi hijau dan akses pembiayaan ramah lingkungan.
BPS gelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mulai 1 Mei. Simak fokus baru seperti ekonomi hijau, digital, hingga YouTuber yang akan dipetakan secara komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved