Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) siap mengembangkan sistem pelaporan lembaga jasa keuangan yang mengarah pada aspek berkelanjutan.
Adapun pelaporan itu akan mencakup pembiayaan dan instrumen hijau. Serta, kerangka manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi risiko keuangan akibat perubahan iklim. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam seminar virtual Green Economy Outlook 2022.
"Akselerasi penanganan agenda global mengenai perubahan iklim, juga menjadi concern berbagai otoritas internasional yang sudah mengatur hingga ke level asesmen manajemen risiko," ujar Wimboh, Selasa (22/2).
Baca juga: Menkeu: Instrumen APBN Bentuk Komitmen Atasi Perubahan Iklim
"Itu memperhitungkan risiko perubahan iklim dan implementasi pelaporan terkait ESG (enviromental, social, and coorporate governance)," imbuhnya.
OJK dikatakannya juga mendukung pengembangan bursa karbon nasional, yang diharapkan menjadi salah satu pusat perdagangan karbon di dunia yang kredibel, berintegritas dan likuid. Itu melalui penyiapan institutional framework, seperti kerangka pengaturan.
Baca juga: PPATK Hentikan Transaksi Investasi Ilegal Senilai Rp28,4 Miliar
Kesiapan teknologi, lanjut Wimboh, merupakan kebutuhan infrastruktur yang esensial untuk menjalankan bursa karbon yang efisien dan mendorong penguatan sektor keuangan.
"Sejalan dengan perspektif ESG, pengembangan keuangan berkelanjutan tidak hanya berkaitan aspek lingkungan. Namun, juga terkait pertumbuhan ekonomi yang merata," jelasnya.
Hal tersebut dinilai sejalan dengan program kerja antara OJK, pemerintah, Bank Indonesia dan LPS, sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan sesuai Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK).(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
BKSAP DPR akan memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat
Penyelenggaraan Sustainable District Outlook berdampingan dengan Rapat Umum Anggota LTKL yang diadakan setiap tahunnya, yang ditandai dengan peluncuran laporan tahunan LTKL.
Penerapan ekonomi hijau dapat menciptakan lebih dari 4,4 juta lapangan kerja per tahun dan investasi baru
Menurut Airlangga Hartarto, Indonesia memiliki dua peluang besar dalam pengembangan ekonomi hijau.
UI NZI akan menjadi pusat dari dua kluster riset UI, yakni Center for Excellence in Energy Transition dan Center for Excellence in Conservation and Green Economy.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved