Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
EKONOM Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi di 2021 sebanding dengan hasil yang dicapai.
"Uang yang dikeluarkan itu saya rasa sudah sebanding dengan pemulihan yang kita dapat di 2021," kata Riefky kepada Media Indonesia, Rabu (16/2).
Gelontoran dana yang diberikan pemerintah untuk menopang pemulihan juga dinilai berhasil mengerek ekonomi nasional ke level sebelum pandemi. Riefky berujar, stimulus yang diberikan relatif besar di tengah keterbatasan fiskal negara.
"Indonesia memiliki ruang fiskal yang relatif terbatas, sehingga kalau kita compare size of stimulus dengan kapasitas fiskal, ini sudah cukup besar dan dalam konteks pemulihan di 2021 itu sudah cukup baik," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, biaya pemulihan ekonomi Indonesia menyentuh US$45,9 miliar, setara Rp655,56 triliun (kurs Rp14.282) di 2021. Nilai itu mencapai 23,6% dari total pengeluaran negara.
"Alhasil pada tahun 2021 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 3,65%, ini setelah kontraksi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07%," ungkapnya dalam Finance Track G20 bertema Managing Risk of the Exit Policy Dynamics through More Diversified Currency to Support Global Trade and Investment, Rabu (16/2).
Sri Mulyani mengatakan, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi itu turut ditopang oleh perbaikan kinerja di sisi produksi lintas sektoral dan permintaan. Sektor tersebut menurutnya memainkan peranan penting dalam pemulihan yang terjadi.
Dihubungi terpisah, periset dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, capaian pemulihan ekonomi yang terjadi di 2022 tak semata bersumber dari dana yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, penanganan pandemi covid-19 yang baik juga menjadi kunci utama pemulihan yang terjadi.
Baca juga : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2023 Gambarkan Ketidakpastian Masih Tinggi
"Pada tahun lalu, pascagelombang kedua berangsur mereda, kita melihat adanya pecepatan dari proses vaksinasi di beberapa daerah," kata Yusuf.
Percepatan vaksinasi itu secara gradual menekan tingkat penyebaran virus. Hasilnya, mobilitas masyarakat kembali bergeliat dan roda perekonomian turut berputar hingga akhir 2021.
Kendati gagal mencapai target yang ditetapkan pemerintah, pemulihan ekonomi Indonesia di triwulan IV 2021 sejatinya berhasil mendorong perekonomian sepanjang tahun tumbuh di zona positif.
"Selain penanganan pandemi, beberapa pos bantuan seperti perlindsos dan juga insentif usaha, juga menjadi bantalan krisis sementara bagi beberapa kelompok pendapatan masyarakat," kata Yusuf.
Sedangkan di 2022, Yusuf berpendapat, biaya pemulihan akan banyak diberikan untuk memberikan insentif bagi dunia usaha serta perlindungan sosial. Keduanya akan berperan penting di masa transisi dan dapat mendorong pemulihan ekonomi yang lebih baik.
Pasalnya insentif kepada dunia usaha dinilai akan menjadi pemacu aktivitas usaha di Tanah Air dan mendorong peningkatan produksi. Sedangkan perlindungan sosial dianggap mampu mendorong gairah daya beli masyarakat untuk melakukan konsumsi.
"Di tengah potensi kenaikan inflasi, perlindungan sosial ini setidaknya bisa menjadi 'bantalan' daya beli kelompok menengah ke bawah dan diharapkan bisa menjadi pembantu pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini melalui pos konsumsi rumah tangga," pungkas Yusuf. (OL-7)
Pertumbuhan ekonomi di triwulan I dan II 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan IV 2023.
Reforma agraria tersebut, kata Airlangga, telah berperan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja
Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi, yakni 27,52% pada Mei 2023, sejalan dengan stance kebijakan likuiditas longgar Bank Indonesia.
PADA harian ini edisi 24 Maret 2023, penulis menuangkan opini berjudul Mencegah Risiko Sistemik di Sektor Perbankan.
Acara ICEA 2023 ini dapat meningkatkan motivasi khususnya di tim CSR untuk terus berinovasi dalam program pelaksanaan CSR demi meningkatkan kinerja bisnis
Investasi didorong untuk lebih ke daerah, mengembangkan sektor yang lesu karena pandemi maupun menopang perekonomian.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved