Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, target pertumbuhan ekonomi 2023 yang dipatok pemerintah di kisaran 5,3% hingga 5,9% menggambarkan ketidakpastian masih cukup tinggi. Itu karena rentang prakiraan yang terlampau lebar, berbeda dari sebelumnya.
"Proyeksi itu cukup jauh, 5,3%-5,9%, itu menandakan bahwa ruang ketidakpastiannya itu masih relatif tinggi. Biasanya spread sekitar 0,3 basis poin, kalau terlalu lebar itu menandakan uncertainty dari pemerintah cukup tinggi. Biasanya tidak setinggi itu kalau kita lihat di Nota Keuangan, range lebih sempit," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (16/2).
Tauhid juga berpendapat, prakiraan pertumbuhan ekonomi itu terlalu optimistis. Padahal batas dasar perekonomian di 2022 juga belum dapat diterawang dengan jelas. Terlebih pada triwulan I ini covid-19 varian omikron merebak dan sedikit menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Narasi optimistis yang disampaikan pemerintah menurutnya dapat diartikan bahwa pengambil kebijakan berasumsi pandemi berakhir di pertengahan 2022. Tauhid mengatakan, hal itu sejatinya tak bisa diprediksi dan diketahui pasti.
"Tentu itu bisa saja memang ke arah sana (sesuai proyeksi pemerintah). Tapi lagi-lagi seberapa jauh kita bisa mengendalikan varian dari covid, dan apakah varian-varian covid-19 sudah selesai atau justru ada yang baru. Itu kita menunggu informasi dari negara-negara lain. Kita tetap harus berjaga-jaga," jelasnya.
Lebih lanjut, Tauhid berpendapat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berpotensi untuk ditekan atau dihentikan sama sekali pada 2023. Hal itu dikarenakan pemerintah menyatakan pemulihan tahun depan tak lagi mengandalkan APBN.
"Ini dibaca sebagai PEN itu tidak ada lagi, itu bacaannya, di 2023 PEN tidak ada. Sehingga pemerintah menggunakan APBN ke pola normal, sehingga defisit jadinya bisa di bawah 3%. Sinyalemen itu berarti program pemulihan tidak diberlakukan lagi tahun depan," tuturnya.
Baca juga : Inflasi Global akan Ganggu Pemulihan Ekonomi Nasional
Diketahui pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia bakal tumbuh di kisaran 5,3% hingga 5,9% pada 2023. Pertumbuhan itu akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang ditaksir tumbuh 5,1%, investasi 6,2%, ekspor 6,7%, dan industri pengolahan bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pertumbuhan ekonomi 2023 tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden di kisaran 5,3% sampai 5,9%," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2).
Selain itu, dinyatakan pula APBN tak lagi menjadi mesin utama pertumbuhan maupun pemulihan ekonomi di 2023. Alasannya, konsumsi masyarakat diyakini akan tumbuh dengan baik dan menjadi mesin utama bagi perekonomian nasional.
"APBN tetap akan bersifat suportif tapi peranan dari non-APBN juga sangat penting," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari selepas mengikuti rapat sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2).
Kinerja konsumsi, investasi dan ekspor disiapkan untuk menjadi mesin utama. Pada 2021, tiga sektor tersebut sudah memberi kontribusi cukup baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita berharap konsumsi kembali tumbuh di atas 5%. Pada 2021, pertumbuhan konsumsi hanya 2%. Jadi, kalau kegiatan masyarakat sudah mengadopsi kenormalan baru, kita harap konsumsi kembali tumbuh dan jadi penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu. (OL-7)
Pertumbuhan ekonomi di triwulan I dan II 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan IV 2023.
Reforma agraria tersebut, kata Airlangga, telah berperan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja
Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi, yakni 27,52% pada Mei 2023, sejalan dengan stance kebijakan likuiditas longgar Bank Indonesia.
PADA harian ini edisi 24 Maret 2023, penulis menuangkan opini berjudul Mencegah Risiko Sistemik di Sektor Perbankan.
Acara ICEA 2023 ini dapat meningkatkan motivasi khususnya di tim CSR untuk terus berinovasi dalam program pelaksanaan CSR demi meningkatkan kinerja bisnis
Investasi didorong untuk lebih ke daerah, mengembangkan sektor yang lesu karena pandemi maupun menopang perekonomian.
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved