Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memutuskan untuk menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali berada di bawah 3% pada 2023.
Sebelumnya, sejak 2020, melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah diperbolehkan melakukan pelebaran defisit anggaran di atas 3% untuk menghadapi pandemi covid-19.
"Untuk 2023, struktur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadi pandemi, yakni postur di bawah 3%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2).
Target penyusutan defisit APBN juga dibarengi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% hingga 5,9% di tahun depan.
Angka tersebut jauh di atas capaian 2021 yang hanya 3,6% dan sedikit lebih tinggi dari target 2022 di 5,2%.
Baca juga: Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,9% di 2023
"Pertumbuhan ini lokomotifnya akan didominasi oleh konsumsi yang tumbuh di atas 5%, investasi yang tumbuh di 6,1%, dan ekspor 6,7%," tandasnya. (OL-14)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah jalankan 'survival mode' untuk jaga ekonomi, fokus pada efisiensi fiskal dan pemberantasan kebocoran negara.
Menkeu Purbaya tegaskan ekonomi Indonesia masuk “survival mode”. Tak ada ruang kesalahan, pajak dan program akan diawasi ketat demi cegah krisis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengguna jalan tol.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa proyeksikan ekonomi RI tumbuh hingga 6% di 2026 saat IMF-World Bank Meeting. Simak strategi hadapi guncangan global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal kuat penyesuaian harga Pertamax Series hampir selesai di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved