Biaya Transaksi dengan QR Code Lebih Murah 30%, Ekonomi Bisa Pulih Lebih Cepat

BANK Indonesia telah memperluas penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code (QR) cross border dengan Thailand dan Malaysia.

Dalam perspektif industri, konektivitas layanan sistem pembayaran yang lebih minim hambatan menggunakan penyelesaian mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) ini akan mampu menurunkan biaya transaksi sebesar 30%.

Senior Vice President Digital Banking Bank Mandiri Sunarto Xie mengatakan dari segi kepraktisan, konsumen hanya memerlukan ponsel pintar untuk bertransaksi pembayaran ketika mengunjungi Thailand atau Malaysia maupun sebaliknya wisatawan datang ke Indonesia.

Baca juga : Bank Indonesia tengah Persiapkan Fitur Baru untuk QRIS dan BI Fast

"Sebagai pelaku industri, kami melihat nilai ekonomis dari produk QR cross border. Meskipun ini bukan perkiraan akhir tetapi kami memperkirakan biaya transaksi akan menjadi 30% lebih murah dibandingkan dengan pembayaran kartu seperti Visa ataupun Master Card," jelasnya 

"Jadi dengan produk yang kokoh dan lebih murah ini, ekonomi kita dapat pulih dengan cepat, terutama ketika perbatasan negara telah dibuka," kata Sunarto, dalam Casual Talk: Introduction Payments System Fintech contribution to QR Cross Border Strategic, Selasa (15/2).

Meski begitu, pemulihan ekonomi bisa lebih cepat tidak hanya harena pengembangan pembayaran lintas batas QR untuk mengatasi inklusi keuangan semata.

Baca juga : BI: QRIS Selamatkan Indonesia dari Krisis saat Pandemi Covid-19

Dia katakan selain sistem pembayaran QR Indonesia Standard (QRIS), BI juga telah menerbitkan Standar Nasional Open API (SNAP), lalu juga BI Fast pada Desember 2021.

Semua inovasi itu merupakan inisiatif sistem pembayaran, yang diatur oleh BI, asosiasi bersama para industri untuk meningkatkan inklusi keuangan.

"Jadi saya tidak mencoba menyebutkan satu itu, satu pembayaran lintas batas QR tunggal dan mendorong ke inklusi keuangan. Tapi merupakan upaya semua pihak untuk mendorong inklusi keuangan,"

Baca juga : Digitalisasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Lampung

Masalah dan tantangan inklusi keuangan terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Tiongkok dan India, yang juga berusaha mengatasi sektor populasi yang tidak memiliki rekening bank. Di masa lalu, biaya untuk melayani segmen ini cukup mahal.

Hari ini inklusi keuangan masih menjadi tantangan. Meski dengan semua infrastruktur yang dimiliki masyarakat seperti jumlah ponsel pintar yang lebih besar dari populasi, berikut dengan aplikasi keuangan yang dimiliki didalamnya, kendala masih ada pada kecepatan, kemudahan, mudah dan aman.

"Metode yang lebih murah, efisien dan terjangkau, yang ingin kami berikan kepada sektor inklusi keuangan. Saya pikir kini kita memiliki infrastruktur dan produk yang tepat. Maka sekarang adalah momentum untuk bangkit kembali untuk meningkatkan inklusi keuangan," kata Sunarto.

Baca juga : Penguatan Sistem Keuangan di Level UMKM

Terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, menurut dia tiap negara yang berbeda di kawasan ini memiliki strategi yang berbeda. Indoensia harus memiliki strategi untuk memulihkan kembali sektor pariwisata cepat setelah perbatasan lalu lintas negara dibuka.

"Saya berpikir tentang pembayaran lintas batas QR, begitu perbatasan dibuka dan turis datang, maka strategi Menteri Pariwisata harus menyesuaikan bahwa sistem pembayaran QR pembayaran lintas batas memungkinkan turis untuk tidak membawa uang tunai," kata Sunarto.

Untuk mendorong penggunaan QRIS dan QR cross border semakin luas di sektor pariwisata dan lainnya, industri meyakini insentif pajak diperlukan.

Baca juga : BI Ajak Institusi Pendidikan Gunakan Transaksi Berbasis Digital

Mencontoh negara lain, seperti Korea Selatan, yang sangat sukses pariwisatanya, industri film dan drama, serta musik, yang didukung oleh berbagai insentif yang didapatkan.

"Menyangkut sistem pembayaran QR lintas batas QR, saya pikir, sebagai pembeli atau sebagai pedagang yang menginformasikan dalam proses pembayaran ini. Mungkin mereka ingin melihat beberapa insentif pajak," jelasnya.

"Jika Anda pergi ke negara lain atau negara lain setelah Anda membeli satu, dua, barang, kembali ke Indonesia, selalu ada pengembalian pajak," kata Sunarto.

Bisa dikatakan insenttif menjadi tunjangan untuk dapat mengundang lebih banyak orang ke dalam sistem pembayaran. Dari perspektif industri, model transaksi ini akan membuka alur rekam jejak transaksi yang masuk di dalam ekosistem pembayaran dan perbankan. Nantinya data ini berguna untuk data profil bila bank akan menyalurkan pinjaman ke nasabah.

"Dahulu sulit mengetahui profil dari debitur. Saat ini begitu mereka masuk ke dalam sistem pembayaran, kami bisa mengetahui profil dari nasabah ini," kata Sunarto. (Try/OL-09)