Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
INDONESIA mengangkat problema digitalisasi dalam Digital Economy Working Group (DEWG) selama agenda Presidensi G20 berlangsung Indonesia hingga November 2022 mendatang. Sebab isu digital menjadi penting di ranah internasional, terkait pemerataan akses dan data kelola data lintas negara.
Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Mira Tayyiba menjelaskan dalam Forum G20, peran 19 negara termasuk Indonesia ini berperan mewakili 65% dari penduduk dunia. Indonesia didaulat untuk menjadi penyeimbang kekuatan dan kepentingan negara-negara berkembang.
Dalam konteks digital, kata Mira, pandemi telah mengakselerasi perekonomian beralih ke digital. Namun dalam praktiknya, menunjukkan digital melebarkan kesenjangan ekonomi.
Ia mencontohkan, pada kelompok masyarakat yang bisa mengakses layanan digital atau mampu menggunakan teknologi digital akan mampu bertahan dan berkembang. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak dapat akses lantas akan makin terisolasi.
"Kami berusaha agar kesenjangan huruf K ini jangan terlalu lebar. Di sini digital harus hadir sebagai solusi. Tapi yang dikhawatirkan, di sisi lain digital juga memperlebar kesenjangan ini atau terjadi digital paradox," kata Mira Tayyiba yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, Rabu (26/1).
Berkaca di dalam negeri, wilayah Indonesia yang ingin mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bisa dijembatani oleh digital, yang semakin kuat di masa pandemi.
Dengan kondisi ini latar belakang kesenjangan, khususnya di dunia digital mengangkat tiga isu Presidensi G20 yaitu transformasi digital, arsitektur kesehatan global, dan energi transisi.
Baca juga: Menkominfo: Presidensi G20, Momentum Kembangkan Transformasi Digital Inklusif
Co-Chair Digital Economy Working Group G20 Dedy Permadi mengatakan pada DEWG dengan arena Indonesia memimpin isu digital untuk pertama kalinya di level working group, maka ada tiga ekspektasi untuk dicapai.
Target pertama, working group ini ingin menciptakan kesepakatan di antara negara-negara G20 agar internet dan konektivitas bisa membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi.
"Di tengah pandemi ketika ada kontraksi ekonomi global, kami ingin forum G20 ini memanfaatkan potensi ruang digital untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi," kata Dedy.
Ini tidak terkecuali membangun kerja sama untuk pemerataan akses internet di Indonesia dengan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dalam hal telekomunikasi. (A-2)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Berbagai kajian menyimpulkan peran industri kreatif cukup vital sebagai sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan efeknya pada perekonomian negara.
Program Mini Kopdar #BisaLebih Bermakna, sebuah ruang diskusi antara OrderOnline dan penggunanya.
Nilai ekonomi digital Indonesia di 2025 ditargetkan tembus 110 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1.779 triliun
DIREKTUR PT Taman Resor Internet, Peters Vincen, menargetkan investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam, Kepulauan Riau, dapat mencapai Rp40 triliun.
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved