Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai neraca perdagangan pada Desember 2021 yang tercatat surplus sebesar 1,02 miliar dolar AS. Ini merupakan bukti bahwa pemulihan ekonomi semakin terjaga dan solid.
“Kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2021 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020,” kata Kepala BKF Febrio Kacaribu di Jakarta, Selasa (18/1).
Di sisi lain, Surplus neraca perdagangan yang tercatat 1,02 miliar dolar AS ini mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya namun menandai tren surplus selama 20 bulan berturut-turut.
Penurunan surplus tersebut disebabkan oleh impor yang menguat terutama karena naiknya permintaan domestik sejalan dengan tren menguatnya aktifitas ekonomi domestik.
Terlebih lagi, secara kumulatif Januari sampai Desember yang mencapai 35,34 miliar dolar AS merupakan angka tertinggi selama lebih dari satu dekade terakhir.
“Aktivitas ekonomi global dan domestik yang membaik dan harga komoditas global yang masih relatif tinggi juga turut menyumbang perbaikan kinerja neraca perdagangan di sepanjang tahun 2021,” kata Febrio.
Sementara untuk ekspor Indonesia pada Desember 2021 tercatat sebesar 22,38 miliar dolar AS atau tumbuh dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 35,3 persen.
Sepanjang 2021 ini ekspor meningkat tajam sebesar 41,8 persen didorong oleh pertumbuhan yang tinggi baik pada ekspor nonmigas yang tumbuh 41,5 persen maupun ekspor migas yang tumbuh 48,7 persen.
Menurut Febrio, ekspor ke depan diperkirakan tetap kuat didukung baik oleh permintaan global maupun faktor harga meskipun harga komoditas diperkirakan mulai mengalami moderasi.
Di sisi sektoral, sepanjang tahun 2021 ekspor sektor manufaktur yang merupakan komponen tertinggi dari total ekspor nonmigas tumbuh 35,1 persen dan diikuti oleh sektor pertambangan 92,1 persen serta sektor pertanian 2,8 persen.
Pangsa pasar ekspor Indonesia masih didominasi oleh China, Amerika Serikat (AS), Jepang dan India dengan komoditas utama bahan bakar mineral, lemak dan hewan nabati serta besi dan baja.
Kemudian untuk impor Indonesia tercatat 21,36 miliar dolar AS yang kembali meningkat dibandingkan bulan sebelumnya dan tumbuh cukup tinggi 47,9 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.
Sepanjang tahun 2021, impor juga tumbuh sebesar 38,6 persen dengan mencatatkan nilai 196,20 miliar dolar AS dan diperkirakan semakin menguat pada 2022 dalam rangka mendukung aktivitas domestik yang mulai terakselerasi.
Untuk keseluruhan tahun 2021 pertumbuhan impor nonmigas juga didukung oleh semua jenis penggunaan seperti barang konsumsi yang tumbuh 37,7 persen, bahan baku 42,8 persen dan barang modal 20,8 persen.
Peningkatan pada impor bahan baku dan barang modal mencerminkan adanya peningkatan aktivitas industri dalam negeri sedangkan impor barang konsumsi mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat. (Ant/OL-13)
Baca Juga: Tanpa Insentif, Pembelian Mobil akan Tetap Tinggi
INCREMENTAL Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dinilai masih perlu diperbaiki guna mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air.
KETIMPANGAN Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia disoroti. Sebagai contoh, HDI Jakarta mencapai 82,46 dan Papua masih di angka 62,25.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
PRESEIDEN terpilih, Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di masa jabatannya yang akan datang.
Dengan durasi kerja tersisa tiga bulan, fokus pekerjaan Wameninves lebih kepada penyelesaian regulasi dan pelaksanaan kegiatan investasi.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved