Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA pemeringkat S&P menyematkan outlook negatif kepada Indonesia. Faktor yang disorot oleh S&P terkait risiko fiskal Indonesia di tengah kondisi pandemi.
Senior Portfolio Manager Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Syuhada Arief mengatakan hal itu. Risiko fiskal ini sebagai implikasi dari stimulus untuk membantu pemulihan akibat pandemi. Fenomena ini bersifat global yang dialami oleh semua negara di dunia untuk mengatasi efek negatif pandemi.
"Dalam praktiknya pemerintah disiplin dalam memperbaiki postur anggaran. Ini terlihat dalam defisit anggaran per September 2021 yang turun menjadi 2,74% dari 4,41% di September tahun lalu. Perbaikan yang berkesinambungan ini yang kami percaya akan meyakinkan Credit Rating Agency untuk tidak menurunkan sovereign rating Indonesia," kata Syuhada, Jumat (26/11).
Di samping itu, dia melihat reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan Oktober lalu dapat berdampak positif pada rating outlook Indonesia. Dengan UU HPP, pendapatan pajak dapat dioptimalkan sehingga target defisit fiskal pemerintah untuk kembali ke level di bawah 3% dari PDB di 2023 menjadi lebih realistis.
Baca juga: OJK Ungkap Kredit Tumbuh Rp5,65 triliun per Oktober 2021, Tanda Ekonomi Membaik
"Jadi dengan ekspektasi pemulihan ekonomi yang lebih baik dan pendapatan pajak yang lebih dioptimalkan dapat menjadi faktor positif untuk rating outlook Indonesia," kata Syuhada. (OL-14)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong agar pemerintahan baru dengan serius mempertimbangkan ketahanan fiskal yang sehat dan kredibel.
PEMERINTAH memastikan pelebaran defisit yang diperkirakan 2,70% dari PDB di tahun ini tak turut memperlebar rentang defisit tahun depan yang telah ditargetkan 2,29% - 2,82% terhadap PDB.
PRAKIRAAN pemerintah soal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melebar di tahun ini jangan sampai dijadikan alasan bagi pengambil kebijakan untuk menaikkan harga.
Panja memberikan ruang yang lebar bagi Pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulanÂ
Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia menunjukkan tanda-tanda akan mengalami kenaikan produksi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved