Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMULIHAN ekonomi dan upaya konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sesuai seperti yang diharapkan. Hal itu tercermin dari realisasi defisit anggaran hingga akhir Oktober 2021 yang hanya Rp548,9 triliun, atau 3,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ini menunjukkan kesehatan atau tren yang membaik. Jadi kita melihat, dari postur APBN ini ada perkembangan yang memang sesuai dengan keinginan kita, yaitu APBN menjadi lebih sehat, namun tetap bisa menopang dan mendorong serta mendukung pemulihan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/11).
Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi defisit APBN hingga akhir Oktober 2021 itu jauh lebih rendah dari realisasi Oktober 2020. Tercatat terjadi penurunan hingga 28,2% (year on year/yoy), di mana defisit anggaran pada Oktober 2020 mencapai Rp764,8 triliun.
Total defisit yang rendah juga diikuti dengan realisasi pembiayaan anggaran yang rendah. Tercatat hingga akhir Oktober 2021 realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp608,3 triliun, tumbuh negatif 34,3% dari Oktober 2020 yang mencapai Rp926,3 triliun.
Baca juga : Rendahnya Serapan APBD Isu Serius sekaligus Klasik
Pembiayaan anggaran yang rendah tersebut, kata Sri Mulyani, akan dijaga dengan baik oleh pemerintah. Itu dilakukan dengan tidak lagi menerbitkan Surat Utang Negara di sisa waktu 2021.
Alhasil, SiLPA yang tercatat hingga akhir Oktober 2021 yakni Rp59,4 triliun, jauh lebih rendah dari posisi Oktober 2020 yang mencapai Rp161,5 triliun. "SiLPA ini lebih rendah dibandingkan posisi akhir September, namun memang ini ditujukan untuk penggunaan cash yang lebih baik dan efisien," kata Sri Mulyani.
Adapun defisit pada Oktober 2021 terjadi lantaran belanja negara lebih tinggi dari pendapatan negara. Tercatat belanja negara mencapai Rp2.508,9 triliun, atau 74,9% dari alokasi APBN sebesar Rp2.750 triliun. Sedangkan pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.510 triliun, atau 86,6% dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Jadi APBN kita masih bekerja keras, namun pemulihan telah menopang konsolidasi. Ini yang kita ingin terus jaga, hubungan antara APBN dan ekonomi secara positif, pemulihan ekonomi berjalan terus, sehingga pemulihan APBN berjalan terus," terang Sri Mulyani. (OL-7)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved