Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera merampungkan Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatul Ulum untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan Keagamaan Islam di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Pembangunan Rusun Ponpes Hidayatul Ulum mulai dikerjakan sejak Juli tahun ini dengan target selesai Desember mendatang. Pengerjaan bangunan tersebut memakan waktu 180 hari dengan kontraktor pelaksana PT Rimba Raya Utama dan anggaran melalui APBN 2021 senilai Rp2,5 miliar.
"Dengan dibangunnya rusun ini diharapkan dapat membantu para santri untuk mendapatkan asrama yang layak selama proses belajar mengajar dan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berakhlak mulia," kata Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dalam keterangannya, Rabu (13/10).
Fasilitas pendukung ponpes ini dibangun 1 tower 2 lantai tipe barak dengan kapasitas untuk menampung sekitar 60 santri. Saat ini progres pembangunannya dalam tahap pemasangan bata ringan lantai I, kolom praktis 11/11 lantai 1, dan pekerjaan beisting ring balok lantai dakdak dengan realisasi fisik keseluruhan 41%.
Kepala Balai Pelaksana Wilayah Perumahaan Jawa II, Ditjen Perumahan Kiagoos Egie Ismail mengatakan pembangunan hunian vertikal di Kota Tasikmalaya ini menjadi solusi bagi pondok pesantren yang memiliki keterbatasan lahan.
"Pembangunan rusun ini sekaligus pemberdayaan masyarakat karena pekerjanya dari masyarakat sekitar. Untuk tenaga kerja 10 orang pekerja dan 1 mandor," ucapnya.
Dia menerangkan, rusun tersebut telah dilengkapi dengan meubelair berupa tempat tidur, lemari, dan meja belajar sehingga dapat menjadi tempat tinggal serta mendorong semangat para santri untuk belajar dengan baik.
Untuk menambah kenyamanan para santri selama tinggal di rusun, Kementerian PUPR juga menyediakan bangunan rusun dengan berbagai fasilitas seperti air bersih, instalasi listrik, dan sarana prasarana sanitasi.
"Kami dari pihak Pondok Pesantren sangat terbantu karena berangkat dari pengalaman sebelumnya untuk satu kamar bisa dipakai 10 orang, padahal kamarnya hanya 5X4. Adanya rusun ini bisa langsung dipakai untuk menampung para santri, yang setiap tahunnya ada sekitar 130 santri yang masuk," kata Pembina Ponpes Hidayatul Ulum Nanang Qosim. (Ins/OL-09)
Kekeringan rawan terjadi di Kecamatan Cipatujah, Cikalong, Pancatengah, Cineam, Karangjaya, Culamega, Cibalong, Kadipaten, Salawu, Tanjungjaya, Pageurageung dan Kecamatan Sukaresik.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
Sebelum ditemukan di bawah pohon dalam kondisi meninggalnya Iis Aisah meninggalkan rumah selama tiga bulan tanpa ijin keluarganya karena bersangkutan selama ini mengalami gangguan mental
Program pengembangan itu dilakukan di Kampung Sinar Jaya, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu.
lahan seluas 5 hektare berada di Kampung Tanjung, Karanganyar, Gunung Tandala, Talagasari, Kersamenak, Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, semuanya dalam kondisi terancam kekurangan
Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus demam berdarah dengue (DBD)
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved