Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM senior dari Indef Faisal Basri menilai agenda reformasi perpajakan oleh pemerintah seharusnya beralaskan transformasi ekonomi yang baik. Sebab, pajak merupakan salah satu cabang dari struktur fiskal yang dimiliki setiap negara.
“Reformasi fiskal itu tidak berada di ruang hampa. Harus disadari bahwa transformasi perpajakan itu membutuhkan transformasi ekonomi. Ibarat pohon, pajak itu adalah buahnya," ujar Faisal dalam diskusi virtual, Minggu (4/7).
"Oleh karena itu, saya berpandangan syarat dari perpajakan yang baik adalah hasil dari transformasi ekonomi yang baik," imbuhnya.
Baca juga: Sepekan Terakhir, Data Perdagangan Bursa Positif
Transformasi ekonomi yang baik dapat dilakukan pemerintah dengan membenahi seluruh aspek terkait perekonomian Indonesia. Salah satu aspek mendasar yang dapat menjadi alarm pemerintah ialah indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Adapun ICOR merupakan rasio yang menggambarkan rasio investasi atau modal terhadap rasio yang diperoleh (output) dari investasi maupun modal tersebut. Semakin tinggi rasio ICOR, lanjut Faisal, semakin tidak efisien pula perekonomian di suatu negara.
Sepanjang 2015-2019, Indonesia memiliki ICOR di angka 6,8. Angka itu tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia (5,4), India (5), Filipina (4,1) dan Vietnam (3,7). “ICOR yang tinggi itu mesti diselesaikan dulu. Kalau tidak, kita sama saja menuang air di ember yang bocor," pungkas Faisal.
“Kenapa di negara-negara Skandanavia tidak ada yang demo walau tarif pajak tinggi? Karena pemerintah melayani rakyatnya all out. Di kita, mau pajaknya, tapi pelayanannya jelek, tidak patut,” kritiknya.
Baca juga: Penaikan Target Pajak Dimaklumi, Asal tak Bebankan Rakyat
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman berpendapat posisi ICOR Indonesia sebesar 6,8 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang umumnya di kisaran 5%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional jauh lebih rendah di masa pandemi covid-19.
Angka ICOR yang melampaui pertumbuhan ekonomi menyebabkan kinerja perekonomian nasional tidak efektif. Dalam hal ini, jika pemerintah berupaya melakukan formasi fiskal melalui penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).
“Kalau kita lihat ICOR yang masih tinggi, di mana posisinya di atas pertumbuhan ekonomi, untuk PPN juga tidak akan efektif. Karena kalau bicara PPN, melalui pajak dari produksi industri, saya kira capaiannya tidak akan optimal,” tandas Rizal.(OL-11)
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved