Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
INDONESIA dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dan tiap jengkal tanahnya dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, diversifikasi pangan merupakan hal penting untuk dilakukan.
Pangan tidak hanya menyangkut beras, seperti yang selama ini kerap diributkan. Komoditas lain seperti jagung, kentang, ubi dan singkong, juga merupakan pangan pokok yang dapat dikonsumsi masyarakat.
"Sekarang kita melihat pangan ini hanya dari satu sisi saja, yaitu beras," ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam Indonesia Food Summit 2021 yang digelar oleh Media Group News, Selasa (25/5).
Baca juga: Stok Beras Melimpah, Dirut Bulog: Tidak Perlu Impor Beras
"Padahal, pangan itu banyak sekali. Seperti, jagung, ubi, singkong dan kentang. Sekarang menjadi budaya kalau belum makan beras, ya belum makan. Itu masalah. Kita sebenarnya jangan ketergantungan dengan beras" imbuh Buwas, sapaan akrabnya.
Sejatinya, lanjut dia, Bulog memiliki fungsi tiga pilar, yakni menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan stabilisasi harga. Artinya, perseroan harus memonitor dinamika di lapangan guna memastikan terwujudnya tiga pilar.
"Segala yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan, agar tiga pilar bisa terjadi. Kalau saya lihat data BPS, sebenarnya kita sudah cukup, bahkan surplus. Hanya bagaimana mengaturnya, bagaimana petani ini tidak terus saat panen harganya jatuh. Di kala tidak panen, harganya melambung. Ini harus diatur," jelasnya.
Baca juga: Ada Silpa Rp254 Triliun, Kemenkeu: Kas Pemerintah Aman
Munculnya polemik dan permasalahan soal pangan di Tanah Air cenderung disebabkan pemain di lapangan. Padahal, lanjut Budi, jika berkaca dari negara maju yang mengatur segala urusan tentang pangan, persoalan musiman tidak akan terjadi.
"Di negara-negara kuat, pangan itu diatur oleh negara. Jadi, tidak seperti (Indonesia) hari ini yang tidak dikuasai negara. Justru dimainkan oleh kelompok tertentu yang bisa mengatur pangan," tukas Buwas.
Dia memastikan pihaknya siap menjalankan penugasan yang diberikan negara. Optimalisais peran Bulog diharapkan mengikis peluang masuknya orang atau kelompok yang kerap mengganggu pangan nasional.(OL-11)
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga (mark up) beras impor Vietnam.
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Indramayu sudah mencapai sekitar 40 ribu ton setara beras
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved