Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan reformasi struktural yang diupayakan pemerintah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas hingga 2025 mendatang.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan bisa meningkat dengan sumbangan reformasi struktural,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat koordinasi secara virtual, Kamis (29/4).
Dia menekankan bahwa reformasi struktural meliputi lima kebijakan strategis, yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi.
Baca juga: Prediksi ADB, Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5% pada 2021
Keberhasilan reformasi struktural akan menjadi pembeda trajektori pertumbuhan ekonomi. Serta, mengakselerasi pertumbuhan hingga di atas level 6%.
Menurut Bendahara Negara, tanpa reformasi struktural, kinerja ekonomi kembali pada pola business as usual (BAU) di kisaran 5%. Pun, dapat menciptakan productivity loss hingga Rp2.301 triliun sepanjang 2021-2025.
Lewat reformasi struktural yang tepat, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan mampu mencapai 5,8%. Adapun pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diperkirakan 5,3%.
Baca juga: Defisit Anggaran per Maret 2021 Capai Rp144,2 Triliun
“Transformasi struktural ini bisa mendukung atau menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terutama pada faktor investasi dan ekspor,” pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Dengan adanya reformasi struktura, pada 2022 konsumsi rumah tangga akan tumbuh 5,2% (yoy). Lalu, konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 7,2% (yoy). Berikut, konsumsi pemerintah tumbuh 5,2% (yoy), investasi 6,6% (yoy), ekspor 6,8% (yoy) dan impor 6,1% (yoy).
“Akselerasi pertumbuhan investasi diharapkan mencapai di atas 7% (pada 2025), demikian juga ekspor. Ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 6%, tanpa harus membebani APBN,” tutup Ani.(OL-11)
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Kasus korupsi dan pelanggaran yang melibatkan pejabat pajak di Indonesia telah mengungkap perlunya reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Isu dinasti dilontarkan oleh pihak pihak yang setia dalam menuntaskan agenda reformasi yang belum tuntas.
PERUBAHAN revisi Undang-Undang Wantimpres menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai bertentangan dengan konstitusi dan semangat reformasi.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved