Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Keuangan mencatat utang pemerintah per akhir Maret 2021 mencapai Rp6.445,07 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,64%. Utang itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.583,16 triliun dan pinjaman sebesar Rp849,38 triliun.
Komposisi SBN pada total utang pemerintah itu mencapai 86,63% yang meliputi penerbitan SBN domestik senilai Rp4.311,57 triliun dan terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp3.510,47 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp801,10 triliun. Lalu SBN valas sebesar Rp1.271,59 triliun yang terdiri dari SUN Rp1.024,59 triliun dan SBSN Rp247 triliun.
Sedangkan komposisi pinjaman pada utang pemerintah mencapai Rp861,91 triliun, atau 13,37% dari total utang di akhir Maret 2021. Jumlah pinjaman itu berasal dari pinjaman dalam negeri Rp12,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp849,38 triliun. Pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp323,144 triliun; pinjaman multilateral Rp482,02 triliun; dan commercial banks Rp44,23 triliun.
Baca juga: BKPM: Investasi Mangkrak Sudah Tereksekusi Rp517,6 Triliun
Kendati jumlah utang pemerintah meningkat, dalam laporan ABPN KiTA edisi April 2021 tersebut dinyatakan level pembiayaan itu masih dalam koridor. “Peningkatan pembiayaan pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR sebagai lembaga yudikatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” tulis laporan yang dikutip Senin (26/4).
Selain itu, level utang Indonesia juga dinilai masih dalam batas aman. Sebab, pada triwulan I 2021 empat lembaga pemeringkat kredit seperti Moodys, Fitch Ratings, S&P dan R&I telah melakukan asesmen tahunan terhadap Indonesia dan hasilnya terbilang positif.
Sebab, di tengah penurunan peringkat kredit terhadap sebagian besar negara sebagai dampak pandemi, keempat lembaga pemeringkat itu justru mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level sebelumnya. Level itu yakni Moodys pada Baa2/stable, Fitch pada BBB/stable, serta yang terbaru adalah R&I dan S&P yang mengafirmasi peringkat kredit Indonesia masing-masing pada BBB+/stable dan BBB/negative.
Adapun realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Maret 2021 mencapai Rp328,464 triliun, atau 32,1% dari realisasi SBN (neto) Rp337,21 triliun dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp8,74 triliun. (OL-4)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PERLU ada pengawasan ketat dari OJK seiring naiknya batas maksimum pendanaan produktif di platform peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.
Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan klaim atau tagihan sebesar Rp5 triliun dalam proses pembayaran.
Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved