Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras di masa panen raya. Hal itu mengonfirmasi persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
"Saya utarakan bahwa tidak ada beras impor ketika panen raya. Pasti dan ini semua tidak ada impor beras selagi panen raya," tegas Lutfi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (22/3).
Lutfi menjelaskan penurunan harga gabah di tingkat petani bukan karena kebijakan pemerintah atau terkait impor. Bahkan menurutnya, Kementerian Pertanian memiliki kinerja baik, lantaran hasil panen berada dalam tren positif.
Baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras
"Permasalahan hari ini curah hujan tinggi menyebabkan gabah petani tidak bisa dijual ke Bulog karena basah. Ada kekeringan minimum dari Bulog untuk bisa dibeli untuk cadangan pemerintah. Itu jelas," papar Lutfi.
"Sekarang yang menjadi masalah pengering di tingkat petani tidak ada. Jadi harga begitu dipotong, gabah itu mesti segera digiling, kalau tidak itu akan busuk," sambungnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa wacana impor beras yang mencuat di masyarakat berawal dari keputusan Bulog untuk memiliki cadangan (iron stock). Untuk memenuhi iron stock, salah satunya melalui impor.
"Bulog minggu lalu, Rabu atau Kamis, pengadaan untuk gabah petani hanya 85 ribu ton. Semestinya mendekati 500 ribu ton hari ini. Jadi penyerapan itu tidak baik. Ini menyebabkan stok Bulog berada di paling rendah dalam sejarah," jelas Lutfi.
Baca juga: Ini Strategi Kemendag untuk Dongkrak Kinerja Ekspor
Tipisnya cadangan beras di Bulog, lanjut dia, menjadi kekhawatiran tersendiri. Sebab, saat dirinya pertama kali ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, cadangan beras di Bulog tercatat kurang dari 500 ribu ton.
Angka cadangan yang tipis itu dinilainya akan membuat pemerintah tersudut oleh pedagang dan spekulan, yang hanya berorientasi keuntungan. "Itu yang saya takutkan. Karena dengan 500 ribu ton, pemerintah bisa dipojokkan pedagang dan spekulan. Kalau harga naik, saya juga yang salah," pungkasnya.
Kendati demikian, perhitungannya itu tidak berarti pemerintah akan melakukan impor beras. Apalagi di tengah musim panen raya, yang diperkirakan jatuh pada Maret-April 2021.(OL-11)
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga (mark up) beras impor Vietnam.
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Indramayu sudah mencapai sekitar 40 ribu ton setara beras
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved