Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso meminta kebijakan impor perlu kehati-hatian. Berdasarkan laporan dari anggota penggilingan padi yang ada di lapangan saat ini justru harga gabah dan beras di daerah turun sejalan dengan sekarang ini sedang panen raya.
“Berdasarkan data-data kan 2 bulan ke depan ini ada panen raya yang akan mencapai lebih dari 14 juta ton selama Januari April ini. Nah itu berarti akan ada surplus kira-kira sekitar 4 juta ton dalam 2 bulan kedepan,” ujar Sutarto, Minggu (7/3).
Menurut Sutarto kondisi ini menyebabkan harga beras dan gabah di lapangan turun, di lain pihak kemampuan pasar tentunya terbatas. Ia berharap pemerintah justru melakukan penyerapan gabah dan beras yang sekarang ini sedang banyak-banyaknya sehingga pasarnya terjamin.
“Begitu pasarnya terjamin tentunya harga akan dapat tidak tertekan jadi agar dapat meningkat supaya tidak jatuh di bawah HPP,” sebutnya.
Baca juga : Bantu Masyarakat, Pasar Mitra Tani Kementan Gelar Cabai Murah
“Itulah harapan dari teman-teman di lapangan sehingga nanti akhirnya tentunya pemerintah akan memiliki cadangan pangan yang cukup yang atas dasar hasil dari produksi dalam negeri. Dengan demikian harapan kami semua tentunya kita tidak perlu impor lagi jadi tentunya ada hubungannya dengan situasi sekarang,” lanjutnya.
Kasus-kasus tertentu memang harga sudah di bawah Rp4 ribu dampaknya petani yang tidak menikmati hasil. Sebenarnya peluang tahun ini sangat bagus karena waktu tanamnya sudah bisa dipercepat sehingga panen raya Maret-April.
“Nah ini untuk tanam kedua bisa lebih cepat sehingga berprospek menaikkan angka produksi nasional,” tambahnya.
Sutarto menyarankan pemerintah mempertimbangkan tiga hal yaitu pertama perkiraan produksi, yang kedua stok, dan yang ketiga harga. “Mungkin hari ini belum kita berbicara mengenai impor tetapi justru yang penting adalah bagaimana menyelamatkan harga di tingkat petani. Itu justru yang lebih penting,” pungkasnya. (OL-2)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
RAUT wajah rasa kekecewaan bercampur murung sulit disembunyikan oleh ribuan petani bawang merah di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
PT Surveyor Indonesia menggelar giat panen raya kopi dan peresmian gudang pupuk di Desa Srikandi, Wanasuka, Pangalengan, Jawa Barat.
Lamongan miliki lahan jagung seluas 59.540 hektare dengan produktivitas rata-rata 8,4 ton per hektare.
Kegiatan ini merupakan pengembangan dari Program Smart Farm Academy yang diinisiasi oleh Inisiatif Zakat Indonesia bersama Rohis Lintasarta dan dukungan dari Kementan
Jika pemerintah tidak banyak berperan besar dalam menjaga kelancaran distribusi dan stok pangan, maka inflasi pangan diramalkan sulit terkendali dengan baik.
Perum Bulog mengklaim telah menyerap 468 ribu ton gabah kering pada masa panen tahun ini, tepatnya si sepanjang April.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved