Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANDEMI Covid-19 yang juga menghantam dunia usaha belum dapat dipastikan kapan berakhirnya. Dampak yang sangat terasa antara lain terganggunya stabilitas ekonomi nasional dan daerah, yaitu melambatnya roda perputaran ekonomi masyarakat, menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
Namun demikian, harapan untuk bangkit dan optimisme harus tetap ada. Salah satu cara yang dinilai paling jitu adalah memaksimalkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam pertemuan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) DKI Jakarta dengan Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif, di kantor PWNU DKI, Jakarta.
"Untuk mengatasi krisis kali ini dibutuhkan cara-cara baru. Salah satunya dengan memacu perekonomian lewat akar rumput yang potensi besar dan anggotanya sangat banyak. Sebab, sektor ini dinilai tetap bisa hidup di tengah pandemi," terang Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) DKI Jakarta, Samsul B. Ibrahim
"Kita selaku keluarga besar NU harus bersinergi, saling mendukung, bahu-membahu menggalakkan ekonomi Nahdliyin, khususnya di DKI. Kita akan membuat koperasi yang mensuplai kebutuhan bahan pokok atau sembako untuk pesantren di bawah NU," sambungnya.
Dengan menerapkan pola tersebut, dilanjutkan Samsul, banyak hasil positif bisa diperoleh. Misalnya saja, mengajarkan santri-santri menjadi pribadi yang mandiri lantaran sudah diajarkan bahwa persaingan akan semakin keras. Lalu, memberikan persiapkan generasi berikutnya untuk menjadi pemimpin UMKM masa depan yang lebih tangguh.
Kegiatan ini dinilai sejalan dengan tujuan berdirinya negara sebagai amanat dalam undang-undang, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Baca juga : Kemenkeu: Pemulihan Ekonomi di Jalur yang Tepat
"Tentu yang tidak kalah penting, yakni berhimpun dalam organisasi HPN sebagai sarana mengembangkan jejaring dan bisnis. Kita juga mengajak semua keluarga besar NU, khususnya di DKI untuk membesarkan HPN. Sehingga anggotanya bisa eksis dan mandiri secara ekonomi," tutupnya.
Sementara itu, cita-cita memajukan jamaah Nahdliyin pada bidang ekonomi sebelumnya dipikirkan para pendiri NU, yakni Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah pada 1918. Mereka telah mencanangkan berdirinya Nahdlatul Tujjar, atau kebangkitan para pedagang. Melalui spririt para pendahulu tersebut, diharapkan agar warga NU bisa menjadi pelaku ekonomi yang tangguh.
Kekuatan ekonomi perlu menjadi perhatian serius dengan salah satunya meneruskan pondasi dasar yang telah diletakkan oleh Mustasyar PBNU Ma’ruf Amin. Semasa menjabat sebagai Rais Aam, Ma’ruf telah merintis arus ekonomi baru umat dengan konsep buttom up (dari bawah).
Bersamaan dengan itu Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'Arif menilai jika HPN DKI sangat responsif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
Apalagi sebagai organisasi yang besar, NU mampu berperan banyak karena jaringan yang dimiliki pun sudah sangat besar.
"Saya sangat apresiasi langkah HPN. Kita memang harus bersinergis, banyak warga NU yg punya potensi dan harus disatukan. Di kaum muda ada Anshor, Fatayat, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Kita harus bergerak di berbagai lini, dengan dorongan HPN keluarga besar NU diharapkan bisa mandiri secara ekonomi," katanya.
"Selain itu, HPN juga diharapkan ada di tingkat kota/kabupaten. Kemudian, langkah nyata lainnya adalah memberikan stimulus permodalan di tingkat bawah, UMKM," pungkasnya. (RO/OL-7)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tumbuhnya ekonomi kerakyatan berkat skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif.
PT Ethos Kreatif Indonesia, UMKM yang memperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia dengan 1.500 karyawan dengan kemitraan JNE.
UPAYA merger tiga bank BUMN syariah pada 2021 dinilai tak membuahkan hasil. Tujuan untuk menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai entitas syariah terbesar dunia juga dianggap sekadar angan.
PENGAMAT sekaligus guru besar FISIP Universitas Airlangga Hotman Siahaan mengungkapkan sebagian besar warga nahdlatul ulama (NU) masih cukup otonom dalam menentukan capres-cawapres
SULIT untuk menebak kecenderungan nahdliyin (warga NU) dalam Pilpres 2024. NU susah untuk dilepaskan dari politik praktis. PKB berpeluang mengambil ceruk suara
PENGAMAT politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan, menerangkan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) harus bisa menjaga netralitas dalam kontestasi Pemilu 2024.
KETUA Umum Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Menurut Muhaimin Iskandar, warga Yogyakarta, khususnya warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta, bersatu padu mendukung dan memenangakan Amin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved