Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DANA Moneter Internasional (IMF) mengatakan pada Rabu (3/2) akan meluncurkan metode baru untuk menilai keberlanjutan utang bagi negara-negara dengan akses ke pasar keuangan, agar lebih akurat memprediksi risiko krisis keuangan dan meningkatkan transparansi.
Pembaruan metodologi penilaian utang, yang pertama sejak 2013 setelah krisis utang negara Eropa, diharapkan dapat beroperasi pada kuartal keempat 2021 atau kuartal pertama 2022 sebut pejabat IMF.
"Menilai keberlanjutan utang suatu negara selalu menjadi lebih banyak seni daripada sains, dan sistem baru bertujuan untuk memasukkan lebih banyak sains ke dalam prosesnya, kata Jeromin Zettelmeyer, Wakil Direktur Departemen Strategi, Kebijakan, dan Tinjauan IMF, dalam pengarahan melalui web.
Dia mengatakan IMF telah merevisi pemodelan faktor terkait utang untuk memberikan kerangka kerja yang lebih akurat yang memungkinkan IMF untuk memperingatkan atau memprediksi krisis dan utang yang tidak berkelanjutan dan berkelanjutan.
Penilaian tersebut penting karena membantu menentukan seberapa banyak suatu negara dapat meminjam dan masih memenuhi persyaratan ketat IMF agar utangnya tidak jatuh ke dalam situasi yang tidak berkelanjutan. Misalnya, IMF enggan memberikan program bailout ke Libanon sampai utang negara yang ada ditempatkan pada jalur yang berkelanjutan, di antara faktor-faktor lain di sini.
"Metode penilaian saat ini memberikan banyak indikator area bahaya potensial bagi negara-negara tetapi meninggalkan banyak keleluasaan bagi staf IMF untuk menilai mereka," kata Zettelmeyer.
Alat dan model baru akan menggabungkan menjadi penilaian mekanis keberlanjutan yang secara statistik terdengar lebih transparan. Metodologi baru ini juga bertujuan untuk menilai dengan lebih baik kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bruto, melalui sumber daya likuid, potensi aliran pendapatan baru, dan kekuatan pasar pembiayaan domestiknya.
baca juga: IMF Perkuat Kerja Sama Tangkal Dampak Ekonomi Covid-19
Untuk negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam, model ini bertujuan untuk menilai perubahan iklim dan perubahan permintaan bahan bakar fosil di masa depan dengan lebih baik. Hal ini juga bertujuan untuk lebih menangkap keberlangsungan utang BUMN, baik di sektor keuangan maupun nonkeuangan.
IMF mengatakan kerangka penilaian utang baru dikembangkan setelah konsultasi ekstensif dengan pemangku kepentingan eksternal, pelaku pasar, lembaga pemeringkat, akademisi, Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa. (Ant/OL-3)
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PADA akhir April lalu, dana moneter internasional (IMF) merilis data perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini dan 2025 masing-masing sebesar 3,2%.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia patut bersyukur telah mampu menghadapi berbagai krisis yang ada di dunia saat banyak negara lain menjadi 'pasien' dari dana moneter internasional (IMF).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
IMF meningkatkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2024, namun tetap memperingatkan tentang risiko inflasi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PERLU ada pengawasan ketat dari OJK seiring naiknya batas maksimum pendanaan produktif di platform peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.
Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan klaim atau tagihan sebesar Rp5 triliun dalam proses pembayaran.
Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dinilai dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved