BKPM Lampaui Target Realisasi Investasi 2020

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2020 sebesar Rp826,3 triliun. Besaran itu telah melampaui target yang dibuat sebelumnya yakni sebesar Rp817,2 triliun.

“Alhamdulillah, atas kerja keras, jajaran BKPM mampu melakukan pendampingan kepada investor sebesar Rp826,3 triliun, ada kenaik­an perolehan sebesar Rp9 triliun,” ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara virtual belum lama ini.

Ia mengungkapkan akumulasi realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sepanjang 2020 sebesar 50,1% atau Rp413,5 triliun. Besaran tersebut naik 7% dibandingkan dengan 2019 lalu. Sedangkan, realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar 49,9% atau Rp412,8 triliun, turun 2,4%.

“Banyak tanya kenapa PMA bisa sedikit turunnya, lembaga dunia mengatakan FDI itu turun 30%-40%, di Indonesia enggak lebih dari 10%. Artinya, kepercayaan investor itu ada,” jelas Bahlil.

Bahlil menilai adanya program vaksinasi covid-19 yang dilakukan pemerintah dianggap menjadi kunci meningkatkanya investasi, khususnya terlihat pada kuartal IV 2020 yang mencapai Rp214,7 triliun atau tumbuh 3,1% (yoy), dibandingkan dengan 2019 dengan periode yang sama sebesar Rp208,3 triliun.

“Kita tahu bahwa di kuartal keempat sudah ada vaksina­sinya. Hal itu meningkatkan rasa kepercayaan diri dari teman-teman investor asing yang ada di Indonesia,” papar Bahlil.

Selain itu, kata dia, investasi di luar Pulau Jawa lebih besar ketimbang di Pulau Jawa selama 2020. Di luar Pulau Jawa mencapai Rp417,5 triliun atau 50,5%, naik 11,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan di Pulau Jawa sebesar Rp408,8 triliun dibandingkan dengan 2019.

“Ini adalah sebuah bukti bahwa investor dalam dan luar negeri tidak lagi menjadikan Jawa sebagai alternatif satu-satunya. Ke depan, dalam rangka hilirisasi dan transformasi ekonomi, luar Jawa akan berkembang. Kami membuka semuanya dan memberikan insentif lebih baik. Karena esensinya, pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi lebih penting lagi pemerataan,” jelas Bahlil.

Ia melanjutkan sektor yang menyumbang nilai investasi tertinggi selama 2020 ialah sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan nilai Rp144,8 triliun. Selanjutnya ada sektor listrik, gas dan air dengan Rp102 triliun. Lalu industri logam dasar, barang logam sebesar Rp94,8 triliun. Sektor perumahan dan kawas­an industri menyumbang Rp76,4 triliun dan konstruksi dengan Rp71 triliun.

Arahan Presiden
Saat ini, BKPM mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pada tahun ini mendapatkan reali­sasi investasi sebesar Rp900 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target yang direncanakan.

“Dalam arahan Bapak Presiden (Jokowi) kepada kami itu harus dapat Rp900 triliun, meski target kami kurang lebih hampir Rp886 triliun,” ujar Bahlil.

Target yang tinggi tersebut, dikatakan Bahlil, seiring dengan pelaksanaan vaksinasi covid-19 oleh pemerintah yang sudah berjalan saat ini. Menurutnya, langkah layanan kesehatan itu dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat dan investor.

“Perintah Bapak Jokowi kepada kami bahwa di 2021 dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah selesai kemudian urusan vaksinasi juga sudah mulai jalan, itu cukup memberikan kepercayaan publik kepada pemerintah,” jelas Bahlil.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan ada tiga langkah utama yang penting diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan realisasi investasi sebesar Rp900 triliun pada tahun ini.
Ia mengatakan, pertama untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja sama yang apik antar kementerian dan lembaga, bukan semata pekerjaan rumah BKPM.

“Kerja sama yang komprehensif diperlukan oleh beragam kementerian dan lembaga untuk mencapai target yang diinginkan Pak Jokowi,” kata Yusuf kepada Media Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga diminta segera merampungkan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Menurutnya, ada beberapa RPP yang dianggap jadi acuan terhadap jalannya investasi ke depannya.

“Banyak RPP strategis yang besar sedang digodok pemerintah dan akan menentukan lancarnya investasi di tahun ini. Seperti RPP Perdagangan dan Perindustrian yang bakal mendukung langkah investasi,” jelas Yusuf.

Langkah terakhir yang harus ditempuh pemerintah ialah penanganan covid-19 yang setiap hari kasusnya terus bertambah. Hal ini dianggap Yusud menjadi momok dalam mencapai target realisasi investasi pemerintah di tahun ini.

“Peningkatan target yang disampaikan pak Jokowi didasarkan atas beberapa asumsi, seperti adanya asumsi perbaikan ekonomi oleh lembaga dunia. Tapi salah satu faktor menghambatnya target itu penyebaran kasus covid-19 yang belum dikendalikan secara baik,” lanjut dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyampaikan pengusaha menilai UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) akan menjadi penggerak investasi pada 2021 ini.

“Kami melihat yang akan lebih optimis di 2021 ini adalah UU Cipta Kerja dan Sove­reign Wealth Fund (SWF) atau INA. Dua komponen ini jadi penggerak investasi yang menurut saya cukup menarik di 2021 dan selanjutnya,” ungkap Hariyadi. (Gan/S3-25)