Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Eka Sastra mengapresiasi kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mampu melampaui realisasi investasi.
“Hipmi mengapresiasi kinerja pemerintah. Walaupun dalam situasi pandemi covid-19, investasi tumbuh positif,” ujar Eka dalam keterangan tertulis, kemarin.
Selain investasi, lanjut Eka, penanaman modal asing (PMA) juga terus tumbuh. Investasi di luar Jawa juga meningkat. “Artinya, ada penyebaran investasi. Penyerapan tenaga kerja bagus dan target akan tercapai pada 2020 ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Jumat (23/10), Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi sepanjang kuartal III-2020 mencapai Rp209 triliun, atau naik 8,9% secara quarter over quarter (QoQ).
Realisasi investasi tersebut secara year on year (yoy) tumbuh 1,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada triwulan III 2019 dengan angka investasi sebesar Rp205,7 triliun.
Eka menambahkan, BKPM juga berkomitmen untuk investor yang hendak menanamkan dananya di Indonesia dengan jumlah yang besar kini wajib menggandeng UMKM. Syarat ini diberikan demi memajukan sektor UMKM di Indonesia dan komitmen BKPM ini disambut baik Hipmi. “Saya percaya rencana BKPM mendorong investasi masuk ke Indonesia sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bisa optimal,” ungkapnya.
Menurutnya, UMKM harus tetap hidup di tengah pandemi. Pasalnya, sektor itu yang akan mendorong perekonomian domestik seusai dihantam covid-19.
Di tengah pencapaian investasi tersebut, ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B Hirawan menilai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jangan terlalu ambisius mampu mencapai target investasi sebesar Rp817,2 triliun. “Saya berharap BKPM jangan terlalu ambisius bahwa realisasi investasi akan 100%,” ujarnya.
Hal itu bisa dilihat dari fokus kebijakan yang lebih menitikberatkan pada sisi permintaan atau konsumsi. Pemerintah terlihat cenderung menunda sementara beberapa program/ kebijakan yang arahnya mendorong sektor investasi.
“Ditambah dari faktor eksternal, beberapa negara yang menjadi investor tradisional Indonesia juga masih fokus pada urusan dalam negerinya terkait dengan penanganan covid-19. Jadi wajar. Menurut saya, realisasinya kurang menjanjikan,” ujarnya. (Iam/E-3)
Calon ketua umum HIPMI jaya diharapkan mampu tingkatkan dunia usaha secara signifikan
BPC Hipmi Jakarta Barat mendukung penuh Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Pusat, Muhammad Ryandi Haroen, sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) BPD Hipmi Jaya.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Pusat, Ryan Haroen, mengumumkan langkah berani dengan menyerahkan formulir pendaftaran sebagai calon Ketua Hipmi Jaya.
PENGUSAHA muda Jakarta saat ini dihadapkan pada peluang yang cukup besar. Di sisi lain, pengusaha muda juga ditempa permasalahan kompleks terkait transisi Jakarta menuju kota global.
Ketua Umum Hipmi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyatakan dukungan penuh atas rencana menjadikan Bali sebagai lokasi tax haven untuk family office.
Pemilihan ini melibatkan perwakilan dari 27 BPC Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dengan total 135 suara.
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved