Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BERATNYA dampak pandemi covid-19 yang menerpa perekonomian nasional sepanjang triwulan II mengharuskan pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi 2020 ke kisaran -1,1% hingga 0,2%.
Angka itu merupakan perubahan dari taksiran awal di kisaran 0,4%-1% dan didasari pula perkiraan pertumbuhan ekonomi triwulan III yang diprediksi masih negatif.
“Proyeksi kami minus 1,1% hingga 0,2%. Triwulan III mungkin masih negative growth dan triwulan IV sedikit di bawah netral,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, kemarin.
Berdasarkan asumsi itu, lanjut Sri Mulyani, pemulihan pada 2021 tidak serta-merta langsung mengungkit kinerja perekonomian di semester pertama. “Di paruh pertama 2021, fokus utama ialah pengadaan vaksin covid-19 lalu vaksinasi secara meluas.”
Oleh karena itu, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 di rentang 4,5%-5,5%. Itu pun bergantung capaian semester II.
“Semester 1 tahun depan covid-19 masih menjadi faktor yang menahan pemulihan, baik di konsumsi maupun investasi,” ujar Sri Mulyani.
Dalam rapat kerja tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi 2021 berada di kisaran 4,8%-5,8%. Proyeksi positif itu berdasarkan pada kondisi ekonomi yang saat ini mulai menunjukkan perbaikan.
“Secara keseluruhan untuk 2021, pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 sekitar 4,5%-5,5% yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan cukup realistis dan sejalan dengan perkiraan BI,” jelas Perry.
Perry menambahkan indikasi perbaikan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya mobilitas manusia di beberapa daerah, peningkatan penjualan eceran, naiknya keyakinan konsumen, meningkatnya PMI manufaktur, dan naiknya ekspektasi investasi di semester II 2020.
Terpisah, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin memaparkan kebijakan pemerintah menggelontorkan dana Rp180 triliun untuk menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan terjerembap ke jurang resesi.
“Angka Rp180 triliun diperoleh dari hasil perkalian PDB dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. PDB kita sekitar US$1 triliun atau setara Rp14.500 triliun. Jika dibagi per kuartal secara rata, PDB setiap kuartal Rp3.600 triliun. Nah, di kuartal kedua kita mencatat pertumbuhan ekonomi -5,32%. Jadi, yang kita bicarakan ialah 5,32% dari Rp3.600 triliun. Itu sekitar Rp180 triliun. Kita kehilangan Rp180 triliun pada kuartal kedua. Kucuran dana Rp180 triliun itu akan menutup sama persis minus -5,32%,” tandas Budi di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. (Mir/Pra/X-3)
Nilai tukar mata uang rupiah ditutup melemah ke Rp17.326 per dolar AS dipicu ketegangan geopolitik Timur Tengah dan peningkatan permintaan aset safe haven.
Guna menjaga ketahanan ekonomi, produktivitas sektor pertanian harus tetap terjaga melalui langkah-langkah antisipasi yang terukur.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan fundamental ekonomi RI tetap kuat meski Rupiah tembus Rp17.300 per Dolar AS. Simak analisis dan strategi stabilisasinya.
Kehadiran BEKISAH menjadi wujud ikhtiar Bank Indonesia untuk menebar maslahat, memperkokoh ukhuwah, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tren kenaikan harga minyak global yang tembus US$100 bpd menambah tekanan terhadap fiskal.
Nilai tukar Rupiah menyentuh Rp17.300 per USD akibat ketidakpastian global. BI perkuat intervensi dan pastikan cadangan devisa tetap kuat.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved