Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sudah mendapatkan anggaran untuk memetakan potensi investasi
daerah untuk 17 provinsi di Indonesia tahun ini.
Izin kami laporkan pada tahap pertama, kami sudah mendapat anggaran untuk 17 provinsi. Jadi, 17 provinsi lainnya itu akan kami lakukan pada 2021,” katanya
dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, kemarin.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengatakan nantinya peta potensi investasi daerah itu akan berupa kajian prauji kelaikan per proyek. Dengan adanya peta potensi investasi daerah,
BKPM punya pegangan proyek-proyek tertentu yang telah jelas untuk dipromosikan.
“Jadi saat kita promosi investasi, tidak lagi ngarang bebas. Misalnya potensi tambang di Sulawesi Utara, tambangnya apa, berapa isinya, berapa hektare,
status lahannya apa, investasinya, IRR bagaimana, seperti itu misalnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan telah melayangkan surat kepada Kementerian PPN/Bappenas mengenai usulan penyusunan peta potensi investasi daerah.
Langkah tersebut merupakan satu dari enam strategi pemulihan investasi pada 2021.
Selain menyusun peta potensi investasi, BKPM akan mengeksekusi investasi mangkrak dan investasi berskala besar di industri, memfasilitasi
investasi relokasi asing, melakukan debottlenecking dan after care investasi melalui pendampingan investor, melakukan perluasan daftar positif investasi,
serta melakukan deregulasi dan integrasi perizinan.
Dalam kesempatan itu Bahlil juga menyampaikan realisasi penyerapan anggaran kepada Komisi VI DPR.
Di tahun 2019, total realisasi penyerapan anggaran mencapai 93,21% atau sebesar Rp597 miliar dari pagu anggaran Rp640 miliar.
Sementara itu, untuk realisasi anggaran 2020 per 24 Agustus 2020 mencapai 47% dari pagu anggaran Rp524,41 miliar.
“Progres realisasi anggaran 2020 posisi sampai 24 Agustus 2020 sebesar Rp251 miliar atau sama dengan 47%. Sisanya 53%,” kata Bahlil Ia menegaskan akan terus menggenjot
sisa realisasi anggaran hingga akhir tahun 2020 secara optimal, sehingga serapannya mencapai 95%. “Insya Allah, sampai akhir desember target kami di atas 95%,”
tandasnya. (Wan/Ant/E-1)
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved