Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai penyediaan dana murah jangka panjang.
"SMF siap bekerja sama mem-back up dan berkolaborasi dengan Tapera," kata Ananta dalam seminar online yang diselenggaran Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), Kamis (16/7).
Ia juga mengatakan, keberadaan BP Tapera dan SMF pada dasarnya saling melengkapi. Pasalnya, selama ini SMF hadir sebagai special mission vehicle untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan.
SMF juga berkontribusi dalam menyediakan dana menengah panjang bagi pembiayaan perumahan, untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Baca juga: Menopang Tapera
Ananta menjelaskan nantinya SMF akan kerja sama dalam hal skema pemupukan dana dan skema pemanfaatan dana. Pada pemupukan dana, SMF akan menerbitkan surat berharga terkait perumahan yang dapat dibeli oleh BP Tapera.
"Di skema pemupukan, kami bisa bekerja sama dengan cara rajin mengeluarkan surat utang dan juga dengan rating yang bagus yang bisa dibel oleh BP Tapera," ungkap Ananta.
Sementara dalam hal pemanfaatan dana, SMF akan membantu mengevaluasi kepada perbankan yang menyalurkan dananya kepada peserta Tapera.
"Selama ini kami melakukan hal tersebut karena kami juga melakukan refinancing atau penyaluran pinjaman kepada penyalur KPR tersebut," kata Ananta
Selain itu, Ananta pun mengatakan SMF akan menyediakan 25% dari dana FLPP jika nantinya masuk ke dalam Tapera. (A-2)
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Perhatian publik tertuju pada kebijakan Tapera saat ini.
Tapera merupakan program yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah melalui mekanisme tabungan dan pembiayaan perumahan.
DPR masih bisa melakukan revisi aturan Tapera untuk pekerja swasta
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan penerapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk karyawan swasta bisa mundur dari 2027.
Fraksi PKS di DPR meminta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 bahkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tabungan Perumah Rakyat untuk dievaluasi.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika menyarankan agar iuran program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak melibatkan pengusaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved