Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pihaknya telah mengeksekusi lebih dari separuh investasi mangkrak yang ditemukannya saat awal menjabat, dengan nilai total hingga Rp708 triliun.
"Ketika masuk BKPM, ada sekitar Rp708 triliun investasi mangkrak. Dari Rp708 triliun itu, sekarang sudah kita eksekusi di angka Rp409 triliun atau 58%," kata Bahlil dalam jumpa pers virtual di Jakarta, kemarin.
Menurut Bahlil, target eksekusi investasi mangkrak itu harus bisa rampung pada Agustus ini sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo. Namun, harus diakuinya, dengan kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini, target penyelesaian mungkin akan mundur meski investasi yang bernilai besar sudah banyak yang hampir beres.
"Tetapi upaya terus kita lakukan. Mohon doa agar bisa kita selesaikan di Agustus dan kalau bisa selesai, ini mampu mendongkrak realisasi investasi kita di 2020 tanpa harus menunggu banyak investor yang baru karena ini kan investasi existing," jelasnya.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu menjelaskan masalah belum terealisasinya investasi tersebut sebagian besar karena masih terkendala oleh perizinan daerah. Bahlil menjelaskan ada tiga hal penyebab mangkraknya investasi senilai Rp708 triliun itu, yakni izin di kementerian yang belum selesai, izin di pemerintah daerah yang belum selesai, dan urusan tanah yang belum selesai.
"Nah, dari Rp708 triliun itu, sebanyak Rp409 triliun sudah terselesaikan baik di izin daerah, pusat, maupun tanah. Sebagian sudah ground breaking, bahkan beberapa perusahaan sudah berjalan meski (ada wabah) covid-19.
Seperti Hyundai yang konstruksinya jalan terus," jelasnya. Bahlil mengakui masalah perizinan di daerah sebenarnya bisa ditangani dengan melakukan pendekatan langsung, yakni menemui pemerintah daerah untuk bisa melobi mereka terkait perizinan. (Mir/Ant/E-3)
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved