Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DI tengah ancaman wabah korona yang melanda seluruh daerah, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mencatatkan surplus beras di bulan April 2020 sebesar 12 ribu ton. Capaian tersebut menjadi tanda bahwa beras nasional terus mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan, menjelaskan bahwa kenaikan itu merupakan jerih payah para petani yang terus mengoptimalkan potensi lahan dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan mekanisasi pertanian.
"Strategi seperti itu di berhasil menuai hasil panen seluas 5.100 hektare. Dan Insya Allah di bulan Mei ditargetkan panen seluas 4.800 hektar," ujar Agus saat dihubungi, Selasa (21/4).
Disisi lain, kata Agus, para petani di Kabupaten Purwakarta juga memanfaatkan potensi sumber air untuk mengaliri lahan sawah dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanian (IP), sehingga rata-rata panen dan produksi perbulan lebih besar dibandingkan dengan perkiraan kebutuhan konsumsi penduduk.
"Untuk kebutuhan konsumsi daerah dengan jumlah penduduk 950.660 jiwa, diperkirakan kebutuhan beras untuk sebulan hanya sekitar 7.100 ton," katanya.
Agus menuturkan, secara faktual Kabupaten Purwakarta setiap hari melakukan panen dan penanaman yang dilakukan secara merata di tiap kecamatan. Pola tanam seperti ini, menurut Agus, sangat efektif karena tidak membiarkan lahan pertanian terbengkalai dan tidak termanfaatkan. (OL-09)
"Oleh karena itu kami optimistis Kabupaten Purwakarta akan memberikan surplus beras," katanya.
Di tempat yang berbeda, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmaja menilai, surplus di Kabupaten Purwakarta harus dijadikan sebagai penggedor semangat bagi wilayah lain. Capaian tersebut, kata Entang, bisa dijadikan dasar untuk menuju Swasembada Beras yang telah dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Semoga capaian ini bisa mengantarkan ke Swasembada Beras Jilid 3. Pertama kita Swasembada Beras tahun 1984. Kedua kita Swasembada Beras tahun 2009/2010 dan sekarang sudah terlihat tanda-tanda Swasembada tahun 2020. Jadi ini Swasembada Beras yang ketiga," katanya.
Untuk mencapai Swasembada Beras, Entang meminta pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi setinggi mungkin. Sebab Swasembada Beras adalah sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan.
"Disini kita butuh inovasi dan teknologi. Kita harus mampu menggairahkan petani lewat kebijakan harga yang menguntungkan. Bahkan kita pun dituntut untuk dapat mengerem konsumsi beras, sehingga surplus ini bisa dijadikan cadangan beras nasional," tutupnya.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
Ray Rangkuti melihat Abang Ijo menjadi representasi anak muda Purwakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 3 jam tersebut, Abang Ijo sempat menuturkan mimpi, keinginan dan kegelisahannya melihat pembangunan di Purwakarta
Pelayanan Kesehatan gratis telah berjalan dua minggu. Program ini sudah melayani hampir 7.000 warga
Para siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ketahanan pangan
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX akan kembali diadakan, menjadi ajang bergengsi untuk mengeksplorasi dan memamerkan berbagai varietas tanaman pangan unggulan.
Program penanaman padi apung yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa kabupaten dalam dua tahun terakhir mengalami kegagalan.
GELAGAT pemerintah yang menjadikan perubahan iklim sebagai alasan gagalnya swasembada pangan tak dapat dibenarkan. Semestinya itu memacu upaya pengambil kebijakan berbuat lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved