Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia bisa naik ke peringkat 40 pada 2023 mendatang.
Saat ini, berbagai upaya pembenahan untuk mempermudah proses izin usaha telah dilakukan pemerintah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memangkas penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang semula memakan waktu 191 hari menjadi hanya 54 hari.
"Anggaran yang dikeluarkan pelaku usaha pun dipotong dari Rp121 juta menjadi Rp40 juta. Artinya, beban usaha yang harus ditanggung pebisnis menjadi lebih ringan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).
Baca juga: Presiden Instruksikan Akselerasi Peringkat EoDB Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya akan terus berupaya mempermudah proses pembayaran pajak yang juga menjadi indikator utama dalam EoDB.
"Kita akan terus perbaiki proses pembayaran pajak, seperti berapa lama harus isi formulir. Nanti di dalam Omnibus Law Perpajakan, kita juga akan atur tarif pajak yang kompetitif," tandasnya. (A-2)
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved