Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi penunjang sektor pariwisata sebagai salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hal itu merupakan salah satu poin dalam pemaparan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Pemerintah akan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dari instrumen sektor pariwisata. Maka dari itu diperlukan penataan infrastruktur transportasi di sekitar wilayah pariwisata agar pembangunannya dipercepat mulai 2021," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub 2021 di Jakarta, kemarin.
Suharso mendorong agar Kemenhub bisa melakukan prioritas pembangunan-pembangunan bandara di daerah wisata hingga daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Hal tersebut penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan industri pariwisata.
"Termasuk juga pelayanan-pelayanan publik, seperti transportasi publik di daerah wisata dan daerah-daerah yang baru terkena bencana alam, pembangunannya bisa dilakukan di 2021," ujarnya.
Mengenai pendanaan sektor infrastruktur 2020-2024, pemerintah telah memetakan kebutuhan investasi sebesar Rp6.455 triliun, dengan perincian alokasi swasta sebesar Rp2.700 triliun (42%), pemerintah Rp2.300 triliun (37%), dan BUMN sebesar Rp1.353 triliun (21%).
"Proyek prioritas yang memiliki kesiapan tinggi diarahkan melalui pendanaan surat berhaga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara," ujarnya.
Lima prioritas
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pihaknya telah menyusun lima program agenda prioritas.
Kelima program atau agenda utama tersebut ialah membangun konektivitas transportasi pendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (terpencil, perbatasan, dan kepulauan), ibu kota negara baru (IKN), serta pengembangan SDM.
Kemenhub juga akan mengedepankan kebijakan pembangunan transportasi ke depan yang fokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, peningkatan kualitas layanan transportasi, hingga peningkatan keselamatan dan keamanan.
"Kita akan melanjutkan lagi prioritas pembangunan enam tujuan pariwisata, yaitu Raja Ampat, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Tanjung Layang, dan Pulau Seribu," ujarnya.
Menhub menekankan kembali arahan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Labuhan Bajo. Presiden mengharapkan dukungan pada lima daerah pariwisata superprioritas harus tuntas pada tahun ini. Dengan demikian, di tahun depan dapat dilanjutkan untuk menuntaskan dukungan terhadap enam daerah prioritas wisata lainnya.
Pemerintah berkepentingan agar daerah pariwisata baru dapat segera berkembang karena diandalkan untuk meraih devisa. Hal itu penting untuk menekan current account deficit yang terjadi selama ini. (E-1)
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional ke-15 Komisi Informasi pada tanggal 10-13 Juni 2024.
Pada puncak acara pada 17 Mei 2024, Wakil Presiden Republik Indonesia akan melakukan pencanangan "Gerakan Literasi Desa".
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi akan terdapat lonjakan arus mudik Lebaran 2024.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 tahun 2024 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
Sumatera Selatan menjadi perhatian karena potensi lahan rawa pasang surut dan lebaknya mencapai 650 ribu hektare.
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
MANFAAT dari ekonomi sirkular dapat menambah PDB sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun di 2030. Selain itu, ekonomi sirkular sebagai menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved