Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.
Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono pun mengapresiasi atas upaya dan kerja keras pemerintah saat ini.
"Saya sangat bangga dengan pemerintah sekarang terkait dengan usaha yang keras, dengan komunikasi yang bagus dapat mencapai (opini) wajar tanpa pengecualian dengan tingkat profesionalisme," kata Agus dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (12/6).
Kendati mendapat opini WTP, Agus mengatakan, BPK masih menemukan beberapa hal terkait dengan permasalahan pengendalian internal. Pihaknya berharap temuan permasalahan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.
"Atas pernasalahan tersebut, kami mengharapkan komitmen seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai batas waktu yang ditetapkan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik perolehan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah tersebut. Dalam mengelola APBN, kata dia, pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik.
Baca juga : BPK Usul Peningkatan Alokasi Dana Riset Pertanian
Audit dan catatan temuan BPK, kata Sri Mulyani, terus membantu pemerintah dalam rangka untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan juga pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik.
"BPK RI telah melakukan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk tahun 2018. Dan atas pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ketiga kalinya berturut-turut," ucap Sri Mulyani dalam sambutannya yang mewakili Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Sri Mulyani pun berharap kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga agar tidak hanya puas dan berlomba untuk mengejar opini WTP semata. Ia meminta kementerian/lembaga terus bekerja keras di dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan praktek tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada para menteri dan pimpinan lembaga bahwa terhadap hasil pemeriksaan BPK tersebut agar seluruh menteri memimpin sendiri di dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK," kata Sri Mulyani.
Di penghujung sambutannya, Sri Mulyani pun menutupnya dengan menyampaikan dua buah pantun.
"Pulang mudik lewat Cipali, kena macet cuma sesekali. Kerja sama yang baik perlu digali, tahun depan WTP kembali," ucap Sri Mulyani yang disambut tepuk tangan para hadirin.
"Bila datang ke Jakarta, jangan lupa bawa KTP. Terimakasih BPK, sekali WTP tetap WTP," tutupnya. (OL-8)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Bea Cukai meresmikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) milik PT Multi Rezeki Pratama (PT MRP) di Kawasan Industri Cikembar, Kabupaten Sukabumi
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Efisiensi dalam mengelola keuangan pribadi merupakan keterampilan penting bagi para profesional.
ERA digital saat ini, integrasi teknologi ke dalam berbagai aspek kehidupan memberikan dampak yang besar, khususnya di bidang sumber daya manusia (HR).
PT Pupuk Indonesia berhasil mencatatkan kontribusi pendapatan sekaligus penghematan sebesar Rp 1,3 triliun. Nilai tersebut didapat dari 169 inovasi yang mengikuti ajang PIIA Summit 2024
Kemajuan peningkatan efisiensi energi di Indonesia cukup baik dengan rata-rata perkembangan intensitas energi sebesar 3% dalam 10 tahun terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved