Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menilai Indonesia harus memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Dinilai, Indonesia bisa mengambil dampak positifnya.
"Kita harus manfaatkan momentum ini (perang dagang) sehingga bisa memperluas tenaga kerja, memperluas export base kita, memperluas tax base kita. Pajak pun akan besar karena aktivitas ekonomi besar," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (10/6).
Wimboh menuturkan, dalam momentum perang dagang yang menjadi tantangan perekonomian dunia, Indonesia harus memiliki daya saing tinggi dengan memproduksi barang-barang ekspor yang dibutuhkan oleh pasar.
Baca juga: Tiongkok Percaya Diri Hadapi Perang Dagang dengan AS
"Tinggal bagaimana competitiveness kita, bisa membuat barang-barang ekspor kita itu agar replace demand-demand di dunia ini. Sehingga kita di dalam negeri harus betul-betul berupaya keras memanfaatkan momentum ini," jelasnya.
Di samping itu, dirinya menyatakan dalam mendorong upaya Indonesia untuk memanfaatkan momentum perang dagang, sektor keuangan akan senantiasa menjadi pendukung demi kemajuan perekonomian.
"Ini harus kita lakukan bersama. Sektor keuangan akan senantiasa berdiri di belakang. Apapun masalahnya," pungkas Wimboh. (OL-7)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved