Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap penumpukan beras jutaan ton di gudang Perum Bulog.
Penumpukan yang terlalu besar membuat beras-beras di beberapa wilayah menjadi busuk dan menimbulkan kerugian bagi negara.
"Serapan beras itu kan sebagian dibayar melalui APBN. Kalau sampai tidak terpakai dan busuk, itu kan kerugian," ujar Oce melalui keterangan resmi, Sabtu (11/5).
Menurut Oce, adanya penumpukan beras menunjukkan perseroan tidak memiliki perencanaan matang sehingga realisasi tidak berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menilai terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Bulog terkait tata kelola komoditas beras.
Baca juga: Beras Bulog bakal Jadi Raskin Lagi
Salah satu tugas yang belum usai yakni belum adanya data yang sinkron terkait produksi, kebutuhan dan ketersediaan pasokan di gudang.
"Kita banyak menemukan ketidaksinkronan data, baik data produksi, kebutuhan dan barang yang ada di Bulog," ucap Firdaus.
Menanggapi hal itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengakui penyaluran beras perseroan memang tersendat. Pasalnya, kini, sumber penyaluran terbesar bagi Bulog, yakni bantuan sosial beras sejahtera (rastra) semakin ditutup rapat-rapat.
Berdasarkan data perseroan, penyaluran rastra terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2015, jumlah rastra yang tersalur mencapai 3,26 juta ton. Turun menjadi 2,79 juta ton pada 2016 dan kembali merosot tipis ke 2,55 juta ton pada 2017.
Penurunan signifikan terjadi pada 2018 ketika penyaluran hanya 1,21 juta ton dan untuk tahun ini, periode Januari-April ditetapkan sangat kecil, hanya 213 ribu ton.
Menipisnya penyaluran rastra tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengalihkan program bantuan dari rastra ke pangan nontunai. Itu membuat pasar untuk stok beras bulog tertutup.
Sementara, perseroan harus mengeluarkan pasokan yang ada. Jika tidak, beras-beras yang telah disimpan dalam waktu lama akan rusak dan tidak bisa dimanfaatkan.(OL-5)
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga (mark up) beras impor Vietnam.
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Indramayu sudah mencapai sekitar 40 ribu ton setara beras
menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan cukup signifikan dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023.
KPK menyebut penyelidikan yang menyeret anggota DPR HG dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AS adalah terkait dengan program CSR Bank Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut menerima informasi tentang KPU yang tengah menyurati KBRI di beberapa negara Eropa untuk tujuan kunjungan kerja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved