Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap penumpukan beras jutaan ton di gudang Perum Bulog.
Penumpukan yang terlalu besar membuat beras-beras di beberapa wilayah menjadi busuk dan menimbulkan kerugian bagi negara.
"Serapan beras itu kan sebagian dibayar melalui APBN. Kalau sampai tidak terpakai dan busuk, itu kan kerugian," ujar Oce melalui keterangan resmi, Sabtu (11/5).
Menurut Oce, adanya penumpukan beras menunjukkan perseroan tidak memiliki perencanaan matang sehingga realisasi tidak berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas menilai terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Bulog terkait tata kelola komoditas beras.
Baca juga: Beras Bulog bakal Jadi Raskin Lagi
Salah satu tugas yang belum usai yakni belum adanya data yang sinkron terkait produksi, kebutuhan dan ketersediaan pasokan di gudang.
"Kita banyak menemukan ketidaksinkronan data, baik data produksi, kebutuhan dan barang yang ada di Bulog," ucap Firdaus.
Menanggapi hal itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengakui penyaluran beras perseroan memang tersendat. Pasalnya, kini, sumber penyaluran terbesar bagi Bulog, yakni bantuan sosial beras sejahtera (rastra) semakin ditutup rapat-rapat.
Berdasarkan data perseroan, penyaluran rastra terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2015, jumlah rastra yang tersalur mencapai 3,26 juta ton. Turun menjadi 2,79 juta ton pada 2016 dan kembali merosot tipis ke 2,55 juta ton pada 2017.
Penurunan signifikan terjadi pada 2018 ketika penyaluran hanya 1,21 juta ton dan untuk tahun ini, periode Januari-April ditetapkan sangat kecil, hanya 213 ribu ton.
Menipisnya penyaluran rastra tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengalihkan program bantuan dari rastra ke pangan nontunai. Itu membuat pasar untuk stok beras bulog tertutup.
Sementara, perseroan harus mengeluarkan pasokan yang ada. Jika tidak, beras-beras yang telah disimpan dalam waktu lama akan rusak dan tidak bisa dimanfaatkan.(OL-5)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rina Saadah optimistis target swasembada pangan nasional pada 2029 dapat tercapai, didasari keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada 2025.
Defiyan menekankan bahwa status swasembada hanya bisa diakui secara objektif jika secara faktual tidak ada lagi impor beras yang dilakukan oleh BUMN PT Badan Urusan Logistik (Bulog).
Minyakita laku keras di Pasar Gedhe Klaten karena harga terjangkau Rp15.700/liter. Pedagang berharap pasokan ditambah guna penuhi permintaan warga.
Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggandeng mitra untuk membuka kios RPK guna mengatasi kelangkaan Minyakita.
Meski stok melimpah, Mentan menekankan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap tantangan eksternal, terutama dampak fenomena El Nino.
Kementerian Pertanian menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved