Perludem Soroti Dua Isu RUU Parpol yang Harus Sejalan dengan Revisi UU Pemilu

Pemerintah dan DPR seharusnya lebih memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu karena menyangkut langsung dengan tahapan serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Perludem dan Media Indonesia Kolaborasi Kawal Revisi UU Pemilu untuk Demokrasi Inklusif

Kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi politik dan memastikan proses legislasi berjalan transparan serta partisipatif.

Polisi Sebut Empat Bom Meledak di SMAN 72 Jakarta

Polda Metro Jaya menyebutkan empat dari tujuh bom yang disiapkan terduga pelaku atau anak berhadapan dengan hukum (ABH), meledak di masjid SMAN 72 Jakarta, pada Jumat (7/11).

NasDem Dukung Prabowo meski tak Dapat Jatah Menteri, Pengamat: Bagian dari Fatsoen Politik

Lili Romli berharap partai yang kalah diharapkan mengambil posisi sebagai partai oposisi agar mekanisme check and balances berjalan.

Penegakan Hukum dalam Revisi UU Pemilu Harus Sejalan dengan KUHP Baru

Penegakan hukum dalam revisi Undang-Undang Pemilu harus menjadi perhatian utama agar proses demokrasi berjalan transparan dan berkeadilan.

Panduan Merakit Bom Bertebaran di Dunia Maya

Pengamat terorisme Al Chaidar menuturkan, ketersediaan panduan merakit bom dengan tingkat ledakan rendah tersebar masif di platform-platform daring.

Soal Pemanggilan Bobby, KPK: Tunggu setelah Persidangan Selesai

Asep mengatakan kepada masyarakat untuk sama-sama menunggu selesainya persidangan terkait pemanggilan Bobby Nasution ke depannya.

Polda Metro Jaya: Tidak Ada Motif Agama dalam Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta

Polda Metro Jaya menyebutkan terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta bukan anti agama tertentu atau terlibat dengan organisasi atau kelompok tertentu.

Hilangkan Stigma Negatif, Kampung Ambon dan Kampung Bahari Bakal Ganti Nama

Pemerintah DKI Jakarta akan menindaklanjuti arahan yang disampaikan Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto terkait kasus narkoba di Jakarta.

DPR Soroti Minimnya Unsur Sipil di Komisi Reformasi Polri

Komisi tersebut bersifat adhoc, bukan lembaga permanen. Karena itu, Presiden disarankan membatasi masa kerja komite agar hasilnya fokus dan terukur.

Trans-Jakarta Pastikan Penumpang Selamat dalam Insiden Asap di Jatinegara

Begitu asap terdeteksi, petugas segera mengevakuasi penumpang ke bus lain untuk memastikan keselamatan seluruh pelanggan.

Korupsi Kepala Daerah Masalah Sistemik

Praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan di daerah tumbuh subur karena sistem pengelolaan keuangan, pengadaan barang, dan manajemen ASN belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

MA: Hindari Spekulasi Penyebab Kebakaran Rumah Hakim PN Medan

Ketua MA Sunarto meminta agar semua pihak menunggu hasil pemeriksaan aparat penegak hukum mengenai penyebab kebakaran itu.

Prabowo Lantik Rektor IPB Jadi Kepala BRIN

Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, (10/11) dan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Prabowo. 

DPR Dukung Presiden untuk Batasi Gim Daring Buntut Ledakan SMAN 72 Jakarta

Dia menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI menyatakan prihatin atas ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta hingga menimbulkan puluhan korban.

Ketua DPD: Seluruh Mantan Presiden yang Wafat Sebaiknya Diberi Gelar Pahlawan

Ia menambahkan, perjuangan dan pengorbanan seorang kepala negara dalam memimpin bangsa yang besar dan kompleks seperti Indonesia tidaklah ringan.

KPK Dalami Sekda Ponorogo Pertahankan Jabatan 13 tahun

KPK mendalami cara Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Agus Pramono (AGP) mempertahankan jabatannya selama 13 tahun atau sejak 2012.

PKB: Jika Tidak Ada Gus Dur, Demokrasi Indonesia Tidak akan Kuat

PKB menyoroti peran Gus Dur, mantan presiden yang berasal dari keluarga pesantren dan dikenal dengan konsistensinya menghargai keberagaman.

Prabowo Umumkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Besok

Prasetyo mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa dan kontribusi selama memimpin Indonesia. 

DPR Jangan Resisten Terhadap Putusan MK Soal Kuota 30% Perempuan

Komitmen terhadap 30% keterwakilan perempuan bukan sekadar formalitas, melainkan bukti kesungguhan negara dalam menghapus diskriminasi berbasis gender.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka