Kenal Sebulan, Brigadir AK dan H Langsung Bunuh Orang

Erlan pun membeberkan peran H dalam kasus penemuan mayat di Katingan itu. H disebut membantu AK membuang jasad korban ke dalam parit di wilayah Kab. Katingan, Kalteng.

Polda Metro Jaya Siap Hadapi Gugatan Lain Terkait Lambatnya Proses Hukum Firli Bahuri

Kendati begitu, Mansyur belum bisa memastikan kapan proses hukum terhadap Firli Bahuri akan rampung. Saat ini pihaknya masih terus melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa.

Penerapan Restorative Justice Harus Disertai Pengembangan

Restorative justice merupakan suatu konsep yang terbuka, potensi trasformatif atas penerapannya di berbagai perkara ke depan pasti akan banyak mengejutkan berbagai pihak.

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Firli Bahuri Belum Ditutup

Dia memastikan akan memberikan kepastian hukum mengingat Kejaksaan sudah memberikan petunjuk untuk memenuhi pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi (P19).

Yasonna Ngaku Dicecar Soal Surat DPP PDIP Soal Penetapan Caleg

Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.

Keluar Lewat Jalur Rutan, Yasonna Mengaku tak Ditanya Keberadaan Harun

Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.

Kejaksaan Bantu Negara Benahi Empat Isu Kebocoran Devisa

Rapat yang dipimpin Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin itu menyoroti empat isu penting yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.

Jokowi Dinilai Bidik Partai Pemberi Jabatan Strategis dan Nihil Resistensi

PDIP resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Pemecatan itu berdasarkan surat keputusan nomor: 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Joko Widodo dari Keanggotaan PDIP.

Butuh Jeda 2 Tahun Pemilu ke Pilkada

Djayadi juga menegaskan dipisahnya pemilu tingkat nasional dan daerah membuat koordinasi pusat dengan daerah berjalan lebih efektif. 

Pilkada Lewat DPRD tak Otomatis Tekan Biaya Politik

Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. 

Penanganan Kasus Firli Jalan di Tempat, KPK Usul Supervisi

Menurut Nawawi, supervisi tidak melulu mengambil perkara. Bisa juga melakukan pemantauan untuk memastikan kasusnya berjalan dengan semestinya.  

NasDem Ingin Mekanisme Pilkada Dipilih DPRD Dikaji Secara Seksama

Willy mengatakan pembahasan rumusan aturan terkait wacana itu juga harus dilakukan dengan pikiran jernih. Hal ini mencegah terjadinya polemik di masa mendatang.  

Dibuntuti PKS dan PDIP, Gerindra Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Satrio menambahkan penghargaan ini menjadi motivasi dan keterbukaan informasi publik harus konsisten terus dilakukan di tahun-tahun mendatang.

Otak Pemerintah Daerah tak Kreatif

Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.

Tito Ungkap BUMD Dikuasai Orang Dalam

Tito mengatakan bahwa saat ini BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya berdarah. 

Aksi Heroik Wanita di Cilincing Pertahankan Motor dari Maling

Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (17/12) siang. Pihak kepolisian sudah mengecek tempat kejadian perkara (TKP).

Cegah Politik Uang, Parpol Harus Hadir Tak Hanya Ketika Pemilu

Sejatinya, kata Djayadi, pemilu lokal yang menggabungkan antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif lokal, akan membuat parpol hadir lebih sering di masyarakat. 

Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Benahi Reformasi Birokrasi

Selain itu juga ada dugaan pejabat yang tak mau menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Usul Prabowo Soal Pilkada Dipilih DPRD Tidak Sesuai dengan Sistem di Indonesia

Djayadi juga menyebut Singapura dan Malaysia bukan tergolong negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 

Kemendagri Pastikan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada 2024 Dilaksanakan Tidak Serentak

Bima Arya menjelaskan bahwa pemerintah belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak di 545 daerah.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka