Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sekitar 6.198 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari berbagai instansi pemerintahan mengikuti acara Presidential Lecture bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istora Senayan Jakarta, Rabu (24/7). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar Presidential Lecture II setelah sebelumnya di 2018, dengan tema ‘Sinergi untuk Melayani’ di Istora Senayan, Jakarta (24/07).
Pada kegiatan Presidential Lecture II, Kementerian PAN-RB memberikan beberapa penghargaan bagi CPNS. Salah satunya diberikan kepada CPNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni Siti Riza Azmiyati, Penyuluh Keluarga Berencana, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
Siti Riza Azmiyati mendapatkan penghargaan sebagai CPNS dengan nilai tertinggi SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) nasional dengan nilai 444. Perempuan kelahiran Tegal, 22 Januari 1991 tersebut adalah sarjana strata 1 lulusan Universitas Negeri Semarang tahun 2014 yang mendaftar seleksi CPNS BKKBN melalui formasi umum. Ia juga merupakan wisudawan terbaik jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang tahun 2014.
”Dari awal saya memang berniat utk menjadi PNS, karena saya melihat PNS adalah jalan hidup yang mulia, mengabdikan dan mendedikasikan diri bagi masyarakat, dan saya ingin jadi bagian dari orang-orang hebat tersebut,” ungkap Riza saat dihubungi Humas BKKBN Kamis, (25/07).
“Jauh-jauh hari sebelum proses seleksi, saya mempelajari tes SKD, baik dari buku maupun internet. Saya membiasakan diri dengan tipe-tipe soal SKD, seperti TIU (Tes Intelegensi Umum) yg biasanya mempunyai pola-pola soal tertentu dan menguji logika serta analisis," kata Siti Riza.
"Dan juga TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yg diharuskan memahami tentang sejarah bangsa, falsafah bangsa, Pancasila dan UUD 1945, dan sistem kepemerintahan, serta TKP (Tes Karakteristik Pribadi) yg menguji apakah karakter kita sesuai dengan karakter seorang PNS yang berjiwa melayani,” tambah Siti Riza yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.
Siti Riza yang juga seorang PNS yang bertugas di RSUD Slawi, Tegal, menyampaikan, “Saya memilih penyuluh KB karena saya senang bertemu orang baru, lebih senang lagi jika bisa membantu mereka, saya bahagia bila bisa sharing dengan rekan, mendengarkan masalah-masalah mereka,"
"Saya juga berdiskusi solusi-solusi yang kira-kira bisa mereka pilih, dan apabila mereka telah memutuskan dan merasa pilihannya tepat, saya juga merasa lega karena bisa membantu. Itu yang saya lihat di posisi penyuluh KB..” Tegas Riza yang selama kuliah di Universitas Negeri Semarang (UNNES) aktif di organisasi KSR (Korps Sukarela) PMI UNNES.
“Menurut saya menjadi Penyuluh merupakan pekerjaan mulia dan mengasyikan, mengasyikan karena bisa langsung bertemu masyarakat, mengetahui sisi berbeda dari suatu perilaku masyarakat yang mungkin perlu diperbaiki, dan bersama dengan masyarakat," papar Siti Riza.
"Kami juga memperbaiki hal tersebut dengan pendekatan-pendekatan personal maupun komunitas, mulia karena bisa terjun langsung menemui masyarakat, memberi edukasi tentang kesehatan dan mendorong masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya.” tambah Siti Riza yang sebelumnya pernah bekerja hingga tahun 2017 di sebuah klinik vaksinasi di Jakarta Pusat.
Penyuluh KB adalah ujung tombak Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lini lapangan. Saat ini diseluruh Indonesia jumlahnya hanya 14.169 orang, jumlah ini masih kurang ideal karena seharusnya seorang Penyuluh KB maksimal membawahi 2 Desa.
Tantangan Program KKBPK saat ini masih tinggi. Meskipun angka Total Fertility Rate (TFR) sudah mengalami penurunan dari 2,6 menjadi 2,4 pada tahun 2017 setelah mengalami stagnansi selama 10 tahun terakhir, namun tantangan-tantangan lainnya seperti capaian pemakaian kontrasepsi modern, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pada akhir tahun 2019 nanti.
Selanjutnya tantangan-tantangan para Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB sebagai sumber informasi dan edukasi untuk Pasangan Usia Subur (PUS), keluarga dan masyarakat tentang Program KKBPK juga masih tinggi, seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman PUS tentang jenis metode kontrasepsi modern, Pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga, remaja yang mengakses Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan seterusnya juga perlu didorong agar tercapai sesuai target. (OL-09)
CPNS tetap menjadi salah satu profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.
KPK menduga Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba membeli sejumlah barang bernilai ekonomis menggunakan uang pelicin perizinan tambang di wilayahnya
Dalam rangka menghadapi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, persiapan yang matang menjadi kunci untuk meraih kesuksesan
Penundaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 hingga selesainya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) perlu dikaji.
Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN secara umum.
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.
Ratusan warga nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan berhasil membawa pulang penghargaan IBangga (Indeks pembangunan keluarga) award 2024 dari penilaian kegiatan tahun 2023.
INDEKS Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut kebahagiaan keluarga Indonesia berada pada level tangguh dengan skor 71,86.
Berdasarkan data, sekarang telah memasuki bonus demografi, dan berbagai persiapan perlu dilakukan agar saat generasi penerus ini bisa menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), ketentraman memiliki skor 59,79 (berkembang), kemandirian 52,49 (berkembang), dan kebahagiaan 71,86 (tangguh).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved