Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
NATIONAL Cybersecurity Connect 2023 akan dibuka selama dua hari yaitu pada 25-26 Oktober 2023 di Menara Bidakara Jakarta. Acara yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan dalam keamanan siber untuk berkumpul dan berbagi ilmu itu bakal menghadirkan lebih dari 35 exhibitor. Pameran tersebut juga menampilkan teknologi dan solusi terkini cybersecurity yang dapat membantu masyarakat maupun sektor usaha/bisnis di Indonesia menangkal kejahatan siber.
Tidak kalah penting juga, pada kesempatan tersebut akan diberikan penghargaan terhadap perusahaan yang telah memberikan kontribusi ekonomi dalam bidang cybersecurity. "Kami menargetkan 5.000 pengunjung dari berbagai sektor pada acara utama," ujar Presiden Direktur PT Naganaya Indonesia Aditya Adiguna di sela soft launching National Cybersecurity Connect 2023, Jakarta, Selasa (16/5).
Aditya menyampaikan pihaknya menggelar National Cybersecurity Connect 2023 berkolaborasi dengan Siber dan Sandi (BSSN), Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia (Wantrii), dan Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (Aptiknas) dalam membangun kesadaran keamanan siber. Ia berharap acara ini menjadi acuan skala nasional terkait keamanan siber. Pasalnya, hingga kini belum ada pameran nasional terkait keamanan siber.
Baca juga: Ini Pengertian dan Perbedaan Malware, Ransomware, Social Engineering, dan Ancaman Siber Lainnya
Soft launching NCC 2023 dihadiri pula oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Soegiharto Santoso, dan Ketua Umum Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia Fadli Hamsani. Mengacu pada data yang dirilis BSSN, terdapat 1 miliar serangan siber di Indonesia sepanjang 2022. Hal ini tentu diperlukan atensi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat keamanan siber di Indonesia.
Keamanan siber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Namun, dengan teknologi baru yang terus muncul setiap saat, memungkinkan kita menghadapi kesulitan dalam mengikuti tren dan perkembangan terbaru. Pengelola data pun dituntut untuk harus terus melakukan pembaruan, baik dari segi ilmu maupun teknisnya, agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari. NCC 2023 diharapkan dapat menjawab kebutuhan teknologi terkini terhadap ancaman keamanan siber. (RO/Z-2)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) berkolaborasi dengan PT Indosat (Indosat Ooredoo Hutchison) dalam upaya meningkatkan layanan finansial dan teknologi informasi.
Ikatan Notaris Indonesia berupaya menjabarkan pemahaman cyber notary kepada khalayak luas, terutama bagi orang-orang menjalani profesi sebagai notaris.
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut pihaknya akan mencari prajurit yang ahli dalam information technology (IT) ihwal peretasan data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Acara ini diharapkan dapat mendorong pengembangan SDM dan meningkatkan literasi teknologi di Indonesia, khususnya dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas.
Studi dari survei baru menemukan bahwa 3 dari 4 TI global optimistis tentang potensi manfaat AI dari peningkatan efisiensi karyawan hingga solusi keamanan siber otomatis.
Adopsi Artificial Intelligence dapat membantu rantai pasok dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved