Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENCERMATI booming teknologi digital yang makin pesat terutama di era pandemi, kalangan ekonom dan analis menilai sedikitnya terdapat empat tantangan utama yang masih membayangi di masa depan. Di antara tantangan utama itu, penetrasi internet 4G di Indonesia yang masih rendah dan tertinggal dibanding negara ASEAN menjadi sorotan utama yang mesti segera dibenahi.
Direktur Program Indef Dr Esther Sri Astuti menilai tren industri digital yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 berkembang sangat pesat terutama di era pandemi. Tidak heran kondisi itu menyuburkan pertumbuhan start-up teknologi digital ke level yang belum pernah dicapai. Namun, di balik itu semua ada empat tantangan utama yang harus diperhatikan stakeholders terutama regulator di Indonesia.
"Pertama, ketimpangan digital masih eksis di Indonesia. Tidak hanya dalam hal kualitas, tetapi juga kuantitas. Masih java centre," ujarnya, Jakarta, Minggu (24/4). Mengutip data Bank Dunia, lanjut dia, penetrasi Internet 4G di Indonesia sebesar 54%, masih tertinggal dari negara tetangga ASEAN pada 2020. Padahal, akses internet menjadi kunci untuk membantu transformasi digital UKM.
Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa sebaran akses internet di Indonesia saat ini masih dominan di Pulau Jawa. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa Pulau Jawa menyumbang 41,7% dari total 73,3% total pengguna internet di Indonesia. "Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas yang cukup besar dengan daerah lain khususnya Indonesia bagian timur. Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)," ujar Esther yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Tantangan kedua, menurut dia, data protection dan data security juga harus diregulasi. "Sering kali konsumen dirugikan karena data privasi mereka bisa diakses platform digital lain, padahal dia tidak pernah menggunakan. "Tantangan ketiga, digital literacy juga harus disebarluaskan. Semakin banyak masyarakat melek digital akan makin terbuka peluang untuk mengakses informasi, market, finansial, dan lainnya. Artinya, peluang untuk meningkatkan produktivitas juga makin besar," paparnya.
Tantangan keempat, kata dia, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus tegas menegakkan sanksi bila ada pemain yang nakal. "Ini faktor krusial," tegasnya.
Di sisi lain, menurut dia, industri teknologi digital dan industri telekomunikasi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Perkembangan ekonomi digital juga akan terhambat ketika industri telekomunikasi tidak mampu tumbuh secara optimal yang bisa disebabkan sebaran tidak merata dan kualitas masih buruk. Di sinilah, kata dia, perlunya kolaborasi pemerintah sebagai regulator dan pengawas untuk masalah kualitas, kecepatan, serta keamanan data. Dari sisi infrastruktur, bisa berhadapan dengan kondisi geografis Indonesia. Pemerintah perlu menjadi pelopor untuk menata jaringan bawah laut.
Senada, David Manurung, Head of Investment Pacific Capital Investment, menggarisbawahi ancaman keamanan data di era booming teknologi digital saat ini. "Hampir seluruh industri sekarang bergerak menggunakan teknologi digital sebagai backbone inovasi. Lihat saja e-commerce, smart health, smart banking/digital banking, dan lainnya," ujarnya.
David menilai keamanan data menjadi keniscayaan di era booming teknologi digital. Industri telekomunikasi, kata dia, harus diperkuat dengan realitas bahwa service of quality harus terus dikedepankan. Sudah waktunya negeri ini mentransformasi mindset bahwa kualitas, kecepatan, dan keamanan data di sektor teknologi digital menjadi keniscayaan. "Jangan selalu membodohi masyarakat dengan iklan murah, tetapi service kedodoran. Keamanan data menjadi suatu keharusan. Jangan sampai terabaikan hanya gara-gara ingin harga murah," paparnya.
Menurut dia, kecepatan, kualitas, dan keamanan data sudah tak bisa lagi ditutup-tutupi, bahkan masyarakatlah yang harus memberikan kontrol terbaik tentang itu. "Tak ada lagi industri telko yang memberikan kucing dalam karung kepada pelanggan," jelasnya. Dengan menyadari anatomi bisnis ini, lanjut dia, industri telko akan berjalan realistis.
Industri telko juga membutuhkan maintenance yang tidak murah. Ini akhirnya tercermin dari layanan terbaik dalam hal kecepatan, kualitas, dan keamanan data. "Industri telko jangan sampai terjebak dengan mengampanyekan layanan murah saja, tanpa kualitas dan keamanan data yang terjamin," ucapnya. (RO/OL-14)
DTI-CX 2024, konferensi dan pameran transformasi digital terbesar di Indonesia, resmi dibuka hari ini. Acara ini digelar di JCC selama dua hari sejak 31 Juli hingga 1 Agustus 2024
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, ungkap tren dunia kerja saat ini cenderung menuju hubungan kerja yang lebih fleksibel, seiring pertumbuhan tenaga kerja muda yang lebih menguasai teknologi.
Digitalisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mendesak untuk segera dilakukan agar menjawab tantangan produksi yang maksimal namun tetap efisien.
Yang menjadi target dari inovasi VCDLN adalah yang sudah memiliki kerangka kerja berbasis artificial intelligence (AI).
Disparekraf DKI Jakarta diminta meningkatkan kualitas pekerja di sektor wisata sesuai standar internasional. Hal ini terkait Jakarta yang bakal menyandang status Kota Global.
Momentum Hari Anak Nasional juga diharapkan dapat melahirkan aksi-aksi nyata yang berkelanjutan dalam melindungi anak di dunia digital.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Menggelar pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun
PT Eka Mas Republik (MyRepublic Indonesia) dan PT Tata Mandiri Daerah (TMD) Lippo Karawaci menandatangani kesepakatan kerja sama untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi fiber.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi memutus akses komunikasi internet yang diduga digunakan untuk perjudian online.
GfK mengidentifikasi tren pasar dan konsumen di 2024 dan ke depan yakni peningkatan minat konsumen terhadap produk premium dan konsumen mengharapkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan.
Sejauh ini KPPU belum bisa menyimpulkan bahwa bisnis yang diterapkan Starlink akan mematikan pelaku usaha lain.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa operator telekomunikasi nasional tidak perlu khawatir dengan hadirnya layanan Starlink.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved