Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERKEMBANGAN teknologi informasi dan komunikasi telah membuat seluruh negara terhubung dalam konektivitas global. Kondisi ini tentu memberi banyak manfaat bagi perkembangan ekonomi, pertukaran informasi, dan perkembangan berbagai sektor bisnis seperti perjalanan, pariwisata, media dan hiburan.
Namun, di tengah semua manfaat itu, ada risiko strategis yang harus diantisipasi, apalagi jika risiko tersebut dapat mengganggu kedaulatan negara.
Karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia harus mengintegrasikan aspek-aspek keamanan, keandalan menyimpan rahasia negara, dan kedaulatan negara atas informasi yang dimilikinya.
hal itu mengemuka dalam dialog PT.Telekomunikasi Indonesia International (Telin) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi bagian dari acara kunjungan Kepala BSSN Letjen (Purn.) Hinsa Siburian dan jajarannya ke World Hub Operation Command Center (WHOCC) Telin yang berlokasi di Jakarta, Kamis (24/9)
Delegasi BSSN diterima oleh Direktur Utama Telin Sukardi Silalahi, Komisaris Telin Jimmi Adiguna Kembaren, dan EVP Global Network Operation Telin Suharyoto. Selain kunjungan, Kepala BSSN juga berdiskusi dengan pegawai Telin melalui platform pertemuan virtual.
Kepala BSSN mengunjungi ruang komando sehingga dapat melihat perangkat monitor seluruh network dan traffic melalui infrastruktur global yang terdiri dari Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) serta Point of Presence yang berlokasi di 28 negara.
Baca juga : Airbus Perkenalkan Tiga Konsep Pesawat Bebas Emisi
Seluruh pengawasan tersebut dilakukan oleh tim Telin selama 24 jam setiap hari untuk memastikan jika ada gangguan dapat segera diatasi.
“Telin hadir di 10 negara di dunia, memiliki infrastruktur global dan kapabilitas untuk memberikan layanan terdepan kepada seluruh stakeholders, khususnya masyarakat Indonesia. Komitmen Telin untuk terus memberikan layanan terbaiknya melalui salah satunya adalah melalui hadirnya WHOCC untuk memastikan seluruh jaringan berjalan dengan baik,” ujar Sukardi.
Dalam paparannya, Hinsa berharap Telin tetap memberikan layanan telekomunikasi kepada bangsa Indonesia yang terjamin keamanannya, khususnya di tengah banyaknya konten dan aplikasi dari luar negeri yang masuk Indonesia.
“BSSN memerlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak terkait, termasuk Telin, guna menjaga keamanan ruang siber dalam mendukung ketahanan nasional,” ujar mantan Wakil Kepala Staf TNI AD ini.
Hinsa mengharapkan kolaborasi ke depan dapat terwujud salah satunya dalam pengembangan sumber daya manusia, misalnya dari Telin sebagai praktisi menjadi pengajar untuk pelatihan para personil di BSSN. (RO/OL-7)
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved