Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) diminta mengaudit waktu peretasan Pusat Data Nasional (PDN)Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) oleh ransomware. Waktu pembobolan ini menentukan lama pemulihan data bila hanya dienkripsi oleh pelaku.
"Memang nanti kita minta ke BSSN untuk audit kasih tahu masuknya (peretas) sudah berapa lama. Dugaan saya masuknya 17-20 Juni (2024), nggak bakal sempat (menyalin data), tapi kalau masuknya udah berbulan-bulan saya sakit kepala lagi," kata pengamat siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya dalam diskusi daring Pusat Data Nasional (PDN) Sabtu, 29 Juni 2024.
Alfons menjelaskan ada ribuan serangan ransomware di dunia ini sampai Juni 2024. Serangan ransomware di Indonesia tercatat ada 14 kasus. Walau jumlah yang relatif kecil, tapi sekali kena parah.
Baca juga : Usai Ratas Menkominfo dan Kepala BSSN Menghindar dari Wartawan, Ada Apa?
"Ini (pembobolan PDN Kominfo) termasuk yang paling parah," ujar Alfons.
Alfons tak menutup kemungkinan pusat data nasional itu tidak berhasil disalin pelaku. Melainkan hanya dienkripsi. Namun, yang menjadi masalah, kata dia, bila data yang belum berhasil disalin itu tidak bisa diakses. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa memulihkan data yang diretas tersebut.
"Karena itu 6.000 virtual mesin, isinya 1 tera sampai 5 tera bayangkan saja mau mendownload itu berapa lama. Yang BSI 1 tera itu mereka download itu kira-kira 14 hari. Bayangkan ini 6.000, mau berbulan-bulan bertahun-tahun (download)," ungkapnya.
(Z-9)
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Melindungi perangkat Android Anda dari ancaman keamanan seperti malware, virus, dan pencurian data adalah hal yang sangat penting. Berikut adalah 10 aplikasi keamanan terbaik.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
MESKI pemerintah telah berusaha melakukan upaya untuk mencegah agar tidak menjadi korban serangan siber, hasilnya sepertinya tidak banyak berarti.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved