Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas mengenai serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Rapat digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/6).
Pantaun Medcom.id sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, sejak pukul 13.30. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian tiba pertama.
"Nanti ya seperti kemarin dibahas akan melakukan evaluasi (sistem pertahanan siber)," ujar Hinsa.
Baca juga : Menkominfo Budi Arie Minta Semua Kementerian Lakukan Back Up Data
Tak berselang lama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tiba pada pukul 13.44 WIB. Budi enggan menyampaikan ihwal persiapan rapat.
"Tunggu abis ini ya," terang Budi.
Budi berjanji bakal menggelar konferensi pers usai menghadiri ratas dengan Presiden Jokowi.
Hadir juga dalam rapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dann lainnya.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM bersubsidi. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) sementara baru-baru ini
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Jangan sampai akibat sistem yang tidak siap, rakyat kecil sebagai pengguna keuangan digital menjadi korbannya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan progres terbaru pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pasca diretas satu bulan yang lalu
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
MESKI pemerintah telah berusaha melakukan upaya untuk mencegah agar tidak menjadi korban serangan siber, hasilnya sepertinya tidak banyak berarti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved