Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENTING bagi masyarakat Indonesia memahami makna sila kelima Pancasila. Sila ini mengutamakan keadilan sosial dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia.
Sila kelima berbunyi 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'. Sila ini memiliki lambang padi dan kapas.
Simbol padi dan kapas sendiri melambangkan kekayaan dan kemakmuran, yang dimana setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa dibeda-bedakan. Karena, terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera.
Baca juga : Menghidupkan Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila
Untuk lebih memahami seluruh gagasan yang terkandung dalam sila ke-5, berikut beberapa poin yang menjelaskan makna dari sila ke-5 Pancasila.
Makna terbaik dari landasan Pancasila pada sila kelima adalah keadilan harus menjadi hak seluruh warga negara Indonesia.
Misalnya, menurut undang-undang, semua masyarakat mempunyai hak yang sama dalam proses hukum.
Baca juga : Musyawarah dan Mufakat: Esensi Sila Keempat Pancasila
Makna sila kelima Pancasila selanjutnya adalah proses pengembangan sikap adil dalam masyarakat yang merupakan unsur naluri dalam membangun perdamaian dalam masyarakat Indonesia. Yang dimaksud dengan adil disini adalah serangkaian tindakan yang memposisikan sesuatu menurut kedudukan atau bagiannya.
Hak dan kewajiban adalah adanya wujud keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hak dan kewajiban dalam masyarakat.
Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini adalah menjaga kedaulatan Indonesia dengan menanamkan semangat nasionalisme.
Baca juga : Mendalami Makna Persatuan dalam Sila Ketiga Pancasila
Indonesia didirikan untuk memajukan kesejahteraan jasmani dan rohani bangsa Indonesia. Misalnya, menjamin seluruh warga negara mempunyai akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima yang artinya seluruh masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di mata negara.
Sila kelima meliputi nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, saling membantu, tidak memanfaatkan hak dan keistimewaan untuk merugikan orang lain, dan saling menghargai.
Di bawah ini contoh pengamalan sila kelima Pancasila:
(Z-3)
Sila ini mencakup mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, menghargai kehendak orang lain, bermusyawarah untuk kesepakatan bersama, dan mewujudkan demokrasi.
Lambang pohon beringin melambangkan kekokohan dan kekuatan Indonesia dalam melindungi seluruh rakyatnya.
Sila Kedua Pancasila ini mencakup keadilan, kemanusiaan, kesadaran, hak asasi manusia, dan tenggang rasa.
Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya yang tepat untuk menyegarkan kembali nilai-nilai Pancasila, dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari
Pembinaan dilakukan menggunakan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi demi terwujudnya SDM Indonesia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Sejumlah kendala dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan keadilan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi politik dan korupsi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyesalkan insiden pemberhentian seratusan guru honorer di Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing guru honorer'.
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan.
PENGADU dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di DKPP, yakni CAT, akhirnya buka suara.
Soekarno juga berhak mendapat perhatian. Kesejahteraannya juga harus diperhatikan oleh negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved